BUMD

Butuh Pendampingan, PD Pasar Jaya Teken MoU Dengan Kejati DKI Jakarta

Penandatangan MOU antara PD Pasar Jaya dengan Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (13/3). Penandatangan MoU ini sendiri dilaksanakan di kantor Kejati DKI, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.(Dok Humas PD Pasar Jaya)

Jakarta Review, Jakarta – PD Pasar Jaya menandatangani kerjasama nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, Selasa (13/3). Penandatangan MoU ini sendiri dilaksanakan di kantor Kejati DKI, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Direktur Utama PD. Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengatakan MoU yang dilakukan ini menjadi sangat penting mengingat adanya sejumlah potensi permasalahan yang harus mendapatkan pendampingan dari Kejati DKI. Selain itu kedepannya berbagai program yang dilakukan dinilai perlu perhatian khusus agar ada legal opinon yang perlu dijadikan panduan.

“Dengan adanya MoU ini bisa memberikan rasa optimisme bagi seluruh tim di PD Pasar Jaya bahwa mereka tidak perlu takut karena tidak bekerja sendiri melainkan ada pendampingan,” ujarnya seperti dikutip dari laman www.pasarjaya.co.id.

Ia menambahkan, kedepan program dari PD Pasar Jaya akan terus berkembang seiring 3 tupoksi yang ada yaitu pengelolaan pasar, pembinaan pedagang dan stabilitas harga. Harapannya tentunya MoU yang ditandatangani tersebut bisa benar-benar diimplementasikan karena sangat berdampak kepada masyarakat DKI Jakarta.

“Sesuai arahan bapak gubernur agar masyarakat terutama yang termarjinalkan bisa punya kehidupan yang lebih baik. Disanalah kami bisa mendistribusikan pangan yang murah dan tepat sasaran,”katanya.

Kepala Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta, Tony T Spontana mengatakan MoU yang dilakukan kedua belah pihak sendiri difokuskan jika ada konflik hukum dalam perjalanan PD Pasar Jaya kedepannya. Pihaknya akan menyiapkan tim pendampingan dan siap mewakili PD Pasar Jaya dalam berperkara di pengadilan. Selain itu pihaknya juga menawarkan jika perlunya ada pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) maka timnya siap melakukan pengawalan.

“Kalau yang kita MoU ini memang terkait konflik hukum, tapi kita juga siap jika dimintakan pengawalan dari Tim TP4D terkait pengadaan barang agar sesuai dengan aturan yang berlaku, semuanya diberikan secara gratis,” tandasnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close