BUMD

PT Jamkrida DKI Siapkan Tenaga Pendampingan Peserta OK OCE   

Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta, Chusnul Maarif . (alif)

Jakarta Review – PT Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Jakarta akan menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp.100 miliar untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan sehingga kapasitas penjaminan perusahaan semakin meningkat.

“Kami mengapresiasi dukungan DPRD terkait PMD tersebut. Dengan kapasitas penjaminan yang semakin besar, kami makin dipercaya oleh mitra kerja, sebaliknya kalau modalnya kecil, kita nggak akan dipercaya oleh SKPD, Badan dan BUMD. Yang terjadi meraka nanti akan mempertanyakan kredibilitas kami,” kata Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta, Chusnul Maarif kepada Jakarta Review Kamis 5 Oktober 2017.

Selain untuk memperkuat struktur permodalan, selanjutnya kami juga akan membantu program gubenur yang baru melalui program OK-OCE. Bantuan yang kami berikan berupa pendampingan kepada peserta program ini yang ada disetiap kecamatan. Adapun tenaga pendamping kami rekrut dari perguruan tinggi yang sudah bekerjasama dengan kami.

“Kami diminta untuk melakukan pendampingan disetiap kecamatan, dan kami nyatakan siap untuk melaksanakannya. Kami nggak merekrut karyawan baru tapi kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi yang kami gunakan adalah tenaga outsourcing dari perguruan tinggi,” tuturnya.

Khusnul menjelaskan walau nggak semua UKM peserta program OK OCE pengalamannya 0 tahun, namun untuk memudahkan sementara pengalaman UKM peserta OK OCE kita asumsikan 0 tahun dulu semuanya.

“Sementara ini, kami belum punya datanya. Tapi yang jelas nanti mereka yang sudah pengalaman 2 tahun akan kita bawa ke Bank DKI supaya bisa diberikan akses permodalan. Dan Bank DKI sudah komit memberikan kredit selama mereka sudah melewati proses pendampingan dari kita,” jelasnya.

Khusnul menambahkan selama ini proses pendampingan dari Jamkrida ini sangat membantu  Bank DKI untuk lebih cepat mengambil keputusan penyaluran kredit kepada nasabah. Khususnya kepada nasabah yang feasible tapi nggak bankable.

“Bank DKI nggak perlu lagi melakukan asestment. Tapi mereka sifatnya hanya re-asestment saja, misalnya soal data yang kurang. Tapi Bank DKI nggak perlu ke lapangan lagi untuk melakukan survey, jadi cukup di kantor saja,” paparnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close