BIROKRASI

Anies Minta Lurah sampai Wali Kota Ramah dan Aktif Menyapa Warganya

Gubernur DKI Jakarta memberikan pengarahan kepada Walikota, Camat dan Lurah se DKI Jakarta di Balairung, Senin (13/11). Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai pegangan mereka dalam menjalankan tugas. (beritajakarta)

Jakarta Review, Jakarta  – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengarahan kepada lurah, camat, dan walikota di Balairung, Senin (13/11). Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai pegangan mereka dalam menjalankan tugas.

Salah satunya, Anies ingin menghilangkan pandangan Jakarta sebagai Ibu Kota yang kejam. Oleh karena itu, ia meminta agar para lurah, camat, dan walikota mendatangi, tersenyum, dan menyapa warga.

“Kita sudah cukup dengan pandangan Jakarta sebagai Ibu Kota kejam. Jangan membenarkan pandangan itu. Ibu kota itu bersahabat, nyaman, menyenangkan. Jangan diasosiasikan diri kita sebagai penanggung jawab Ibu Kota dengan sesuatu yang tidak menyenangkan,” ujar Anies dalam arahannya.

Ia juga menyampaikan agar nereka pro aktif untuk mendatangi warga. Ia menekankan agar aparatnya tidak khawatir akan menemukan masalah saat mengunjungi warga. Jika menemukan masalah, katanya, justru hal tersebut merupakan ladang prestasi.

“Prioritaskan, berikan layanan yang terbaik. Kita harus bayangkan dari sisi warga, harus cepat, jangan lambat. Bila ada masalah, jangan menghindar,” katanya.

Anies juga menekankan agar mereka memprioritaskan warga yang lemah, miskin, dan marjinal. Selain itu juga agar tidak melempar pekerjaan kepada pihak lain di depan masyarakat.

Tidak hanya itu, Anies menunjukkan respons warga yang masuk ke sosial medianya. Di antaranya ada yang mengeluh soal laporan aplikasi Qlue yang jarang ditanggapi.

“Malam Pak, sekarang Qlue jarang ditanggapi Pak. Terima kasih,” tulis salah satu warga.

“PPSU Kota Bambu sekarang kebanyakan ngopi, merokok, malas kerja,” tulis warga lainnya.

Anies mengatakan, keluhan-keluhan tersebut dirasakan oleh warga dan mereka tidak peduli kewenangan siapa yang harus mengurusnya. Oleh karena itu, ia menekankan beberapa hal lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh aparatur.

Di antaranya adalah tidak boleh ada pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi dalam bentuk apapun. Kemudian tidak ada kekosongan pelayanan publik selama jam buka termasuk jam istirahat apapun alasannya, tidak ada lagi keterlambatan masuk kantor sehingga harus hadir minimal 15 menit sebelum jam pelayanan publik.

“Tidak boleh mengabaikan kedaruratan terutama dari sisi warga. Harus punya sense of urgency. Lalu tidak merendahkan, bersikap diskriminatif dan semena-mena terhadap warga,” tegasnya.

Jika ada pelanggaran atas arahan-arahannya itu, katanya, maka dua atasan pejabat terkait akan mendapat teguran. Misalnya, jika lurah melanggar, maka dua atasan lurah tersebut akan kena tegur.

Dalam pertemuan tersebut, Anies juga menekankan bahwa dirinya datang bersama Sandiaga Uno dengan membawa mandat. Mandat tersebut, katanya, adalah hasil keputusan seluruh warga Jakarta yang berhak memilih.

“Mereka menitipkan mandat itu kepada kami. Kami datang ke sini membawa mandat, Bapak-Ibu datang ke sini membawa pengalaman, pengetahuan, berderet teknis pengetahuan yang akan dikombinasikan,” pungkasnya. (win/Suara Pembaruan)

Tags

Artikel Terkait

Close