BIROKRASI

Anies Pastikan Tak Gelar Operasi Bina Kependudukan di DKI

 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak lagi melakukan Operasi Bina Kependudukan, melainkan akan dilakukan Pelayanan Bina Kependudukan (Binduk). (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak lagi melakukan Operasi Bina Kependudukan, melainkan akan dilakukan Pelayanan Bina Kependudukan (Binduk).

“Oh namanya Operasi Bina Kependudukan sekarang adalah Pelayanan Bina Kependudukan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Bedanya, terang Anies Baswedan, semua dikerjakan seperti tahun lalu. Hanya saja tidak ada operasi kependudukan, melainkan Pemprov DKI telah meminta pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mencatat bila ada warga baru yang datang ke Jakarta.

“Bila ada warga baru untuk dicatat, lapor dan dicatat administrasi kependudukannya. Sehingga kita tahu, siapa saja yang berada di Jakarta,” ujar Anies Baswedan.

Ia mengingatkan tiga syarat penting harus dimiliki warga daerah yang ingin datang ke Jakarta, yaitu, membawa surat administrasi kependudukan, punya kartu BPJS Kesehatan karena Pemprov DKI tidak bisa meng-cover biaya kesehatan untuk penduduk di luar DKI serta memiliki pengalaman dan keterampilan sehingga dapat bekerja dengan baik di Jakarta.

“Di sini namanya pasar tenaga kerja itu tergantung pada sumber supply dan demand. Jadi kalau tidak ada demandnya, ya pasti enggak akan ke sini juga. Artinya masih ada peluang kerja,” ungkap Anies Baswedan.

Seperti diketahui, selama era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso hingga Gubernur DKI, Fauzi Bowo, untuk mengendalikan urbanisasi di Jakarta, Pemprov DKI selalu menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) setelah 14 hari Lebaran.

Namun pada tahun 2013, pada era kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat, program penertiban pendatang baru diganti menjadi Operasi Bina Kependudukan (Binduk).

Jika pada setiap tahunnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta selalu menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) untuk mengantisipasi membeludaknya pendatang baru, mulai tahun 2013 tidak ada lagi OYK.

Dalam operasi yustisi akan ada hakim dan polisi, lalu sidang di tempat dan ada penindakan serta sanksi dendanya. Sedangkan operasi biduk, Dinas Dukcapil DKI hanya melakukan sosialisasi supaya masyarakat menaati administrasi kependudukan.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags
Close