BIROKRASI

DPM dan PTSP DKI Hadirkan Layanan Prima di Pulau Sebira

Wakil Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto bersama warga Pulau Sebira yang telah selesai mengurus perizinan/non perizinan di Pelayanan Terpadu Keliling Pulau Sebira. (Dok DPMPTSP DKI)

Jakarta Review, Jakarta – Memberikan pelayanan publik yang prima bagi Warga Jakarta merupakan komitmen yang melekat kuat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang berada di pusat kota, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga menghadirkan layanan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kepulauan Seribu. Salah satunya adalah Pulau Sebira yang terletak di wilayah paling utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto mengatakan Pelayanan Terpadu Keliling (PTK) di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta bersama unit layanan lainnya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat di Pulau tertentu, yang saat ini di Pulau Sebira. Hal ini merupakan langkah Pemprov. DKI Jakarta dalam memenuhi amanat Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap Warga Negara dalam kerangka pelayanan publik.

“PTK di Pulau Sebira merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada pelunturan stigma kesenjangan antar wilayah. Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan unsur pelaksana urusan penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan/nonperizinan, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat Jakarta, bahkan yang bertempat tinggal di pulau terjauh sekalipun,” papar Denny, Rabu, (28/3).

Lebih lanjut Denny menjelaskan, Pelayanan Terpadu Keliling di Kepulauan Seribu menjadi hal yang selalu dinantikan oleh warga di sana, masyarakat Pulau Sebira misalnya jika mengurus perizinan/nonperizinan harus menyeberangi pulau menuju Kantor Lurah Pulau Harapan yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Namun dalam Pelayanan Terpadu Keliling di Pulau Sebira, masyarakat setempat menjadi semakin mudah dalam mengurus perizinan dan non perizinan.

“Sebelumnya, warga di Pulau Sebira harus menyeberang ke Kantor Lurah atau Kantor Kabupaten di Pulau Harapan dengan biaya transport besar yakni sekitar Rp. 500 ribu. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi enggan mengurus kewajibannya karena terkendala jarak dan biaya besar,” kata Denny menjelaskan.

Lebih lanjut Denny menegaskan pihaknya ingin melunturkan stigma negatif mengenai pelayanan publik yang buruk di wilayah Kepulauan Seribu. Setelah sebelumnya dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif akibat kurangnya jumlah aparatur yang belum memadai.

“Saat ini masyarakat di Kepulauan Seribu tidak perlu cemas dengan kualitas pelayanan aparatur pemerintah karena kami sudah mengerahkan petugas pelayanan yang memiliki nilai SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara akan pelayanan publik yang prima di Jakarta, termasuk Kabupaten Administrasi Kepualau Seribu” ungkap Denny.

Adapun jenis layanan yang dapat dilakukan dalam PTK di Pulau Sebira pada hari Rabu dan Kamis tanggal 28 dan 29 Maret 2018 tersebut, meliputi : 269 jenis Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, pelayanan urusan pernikahan/perceraian/hukum lainnya oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, pelayanan penerbitan Pas Kapal oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, pelayanan masalah pertanahan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), pelayanan administrasi SKCK/Surat Kehilangan oleh Kepolisian RI, pelayanan perpajakan oleh Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan, dan pelayanan administrasi kependudukan oleh Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Denny menambahkan selain penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam PTK kali ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga bertujuan untuk melihat secara langsung potensi penanaman modal di Kepulauan Seribu yang dapat menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun asing. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan satu dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas Pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi

“Kepulauan Seribu menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta. Untuk itu sudah menjadi tugas kami memberikan gambaran selengkap-lengkapnya kepada investor terkait potensi apa saja yang menjanjikan di sini, salah satunya dapat dilakukan dengan obeservasi dan riset yang mendalam” ujar Denny.

Sementara itu Kepala Unit Pelaksana PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Budi Ismanto menyampaikan seluruh jajaran UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui komitmen amanah selalu berupaya memberikan dedikasi sepenuh hati dalam pelayanan administrasi bagi warga di Kepulauan Seribu.

“UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, siap mewujudkan pelayanan publik yang Prima di Kepulauan Seribu melalui pelayanan nyata bagi warga Pulau, kerja tanpa lelah memberikan yang terbaik dengan Inovasi tiada henti. Terbukti jumlah warga yang mengurus pelayanan administrasi selalu mengalami kenaikan setiap bulannya.” tutup Budi. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close