BIROKRASI

DPRD Diminta Tidak Ikut Merecoki Mutasi Pejabat Pemprov DKI

Gubernur, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menggelar pertemuan dengan jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10) lalu. Anies menyampaikan 5 poin utama sebagai dasar pola kerja dan komunikasi selama 5 tahun pemerintahannya. (Foto: Reza/beritajakarta.id)

Jakarta Review, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta diminta jangan merecoki rencana perombakan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diharapkan turun tangan mengawasi agar tidak terjadi transaksi jabatan tertentu.

“DPRD tidak usah turut campur terhadap rencana penyusunan pejabat setingkat kepala dinas dan walikota karena bisa menimbulkan permainan uang pelicin,” kata Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jakarta seperti dikutip poskotanews.com, Sabtu (10/3).

“Yang paling tahu kemampuan pejabatnya pasti gubernur dan wakilnya, karena keduanya merupakan pengguna SDM tersebut. Jadi, dewan tidak usah berlagak seperti pahlawan kesiangan yang ujung-ujungnya malah bikin recok,” sambung dia.

Sebaliknya, kalangan pejabat yang berusaha bertahan di kursinya juga diminta tidak menggunakan kekuatan Dewan.

“Percuma, apalagi bila ada oknum yang meminta uang. Ujung-ujungnya malah tertangkap KPK, malah jadi repot,” tukas Laode.

Ia meminta aparat KPK memantau pergerakan pejabat dan anggota DPRD dalam penempatan pejabat baru di lingkungan pemprov. “Harus diawasi. Harus ditangkap bila ada permainan uang,” tandasnya.

Rekam Jejak

Hal sama disampaikan Wakil Ketua PPP DKI Jakarta Danny K. Berdasarkan rekam jejak Anies-Sandi selama lima bulan memimpin DKI, keduanya sudah memiliki modal yang cukup untuk mengetahui siapa saja SDM yang nantinya akan masuk di kabinet.

“Beliau pasti sudah mengantongi nama-nama orang yang dianggap mampu bekerja sekaligus menerjemahkan visi misi besar Anies-Sandi ke depan. Pak Anies pasti sudah tahu mana anak buahnya yang bisa kerja dan tidak,” terang loyalis Haji Lulung itu.‎

Hanya saja, dijelaskan Dany, yang tak kalah penting adalah dalam rotasi jabatan, Anies-Sandi harus juga memastikan pejabat-pejabat tersebut harus loyal dan tidak berkhianat terhadap pimpinan.‎

‎‎”Jadi, mereka (pejabat) yang nanti akan dilantik Anies-Sandi harus betul-betul pejabat yang loyal dan tidak punya catatan berkhianat kepada atasan,” pesan Dany.

Sekedar informasi, sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan akan ada puluhan pejabat eselon dua di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang dulu diangkat Basuki Tjahja Purnama alias Ahok segera dirombak oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut Taufik mereka dinilai tidak mampu mengikuti ritme kerja Anies-Sandi, bahkan malah menjadi beban pimpinan, maka dipastikan akan lengser dari jabatan.

Taufik bahkan mengaku sudah mendapat kabar dari Anies dan Sandi.

“Nanti bulan depan akan ada mutasi besar-besaran meliputi seluruh eselon, namun prioritasnya pada eselon dua setingkat walikota, kepala dinas, dan kepala badan,” ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/3).

Menurutnya banyak di antara mereka yang digeser, diputar, atau diplorotkan dari jabatannya. Sedangkan sebagian pejabat lainnya memasuki pensiun.

“Ini bukan ngarang, tapi memang ada beberapa pejabat yang justru menjadi beban Anies-Sandi sehingga proyek yang sudah direncanakan dengan matang, nggak jalan-jalan. Padahal, pemerintahan sekarang ini harus berjalan cepat dan terarah,” papar Taufik mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017.

Sumber: Poskotanews.com

Tags

Artikel Terkait

Close