BIROKRASI

Mal Pelayanan Publik DKI Jadi Percontohan Instansi Pemerintah lain di Indonesia

Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto berfoto bersama perwakilan sejumlah instansi yang berkunjung ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. (Dok Humas DPMPTSP DKI Jakarta) 

Jakarta Review, Jakarta – Konsep pelayanan terpadu “Satu Atap” yang dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Mal Pelayanan Publik telah mendorong berbagai Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya untuk datang secara langsung melihat pelayanan publik yang prima di Mal Pelayanan Publik yang terletak di Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tak ayal, sejak diresmikan pada Oktober 2017 lalu, Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta telah menerima sebanyak 57 kunjungan kerja dari berbagai instansi di Pemerintah Pusat dan dari daerah-daerah lain di Indonesia.

“Sejak diresmikan 6 bulan lalu, berbagai instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkunjung ke Mal Pelayanan Publik, tujuannya untuk best practice atau mempelajari secara langsung kegiatan pelayanan serta inovasi layanan apa saja yang diterapkan dalam Mal Pelayanan Publik tersebut,” ujar  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi, (05/04/2018).

Lebih lanjut, Edy menambahkan atas nama Pemprov DKI Jakarta, dirinya mengaku bangga dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah kepada Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Banyaknya kunjungan kerja tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah sesuai harapan masyarakat dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan publik yang prima.

“Tentunya kami sangat senang dan bangga atas banyaknya kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik, karena apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mampu menginspirasi instansi pemerintah lainnya. Hal ini juga menunjukkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, sudah sepakat bahwa pelayanan publik yang prima merupakan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap Warga Negara, dan menjadi tugas utama setiap penyelenggara negara untuk mewujudkannya” tutur Edy.

Adapun instansi Pemerintah Pusat yang telah melakukan best practice ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta antara lain, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Ombudsman RI, dan lain-lain.

Edy menambahkan mulai dari para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga Diplomat perwakilan Indonesia di Luar Negeri, pernah melakukan best practice ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Hal yang menjadi perhatian bagi para peserta kunjungan kerja tersebut adalah Mal Pelayanan Publik sebagai wujud nyata revolusi pelayanan publik di Indonesia dengan mendistorsi stigma negatif birokrasi yang lama dan berbelit menjadi pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

“Harapannya mereka yang berkunjung ke Mal Pelayanan Publik dapat menjadi penyampai pesan yang efektif kepada masyarakat Indonesia bahwa pelayanan publik di Jakarta sudah berubah dan semakin baik,” tutur Edy.

Khusus untuk diplomat yang juga sudah berkunjung, Edy berharap mereka dapat mempresentasikan mengenai kemajuan pelayanan publik di Jakarta serta mempromosikan potensi investasi di Jakarta kepada para investor Dalam/ Luar Negeri. Begitu pula, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah melakukan kunjungan kerja, diharapkan menjadi terpacu untuk melahirkan inovasi- inovasi baru dan melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan publik di Indonesia sebagai wujud pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara.

Selain itu lanjut Edy Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta juga menjadi magnet bagi Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia baik oleh legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemprov/Pemkot/Pemkab) untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia. Beberapa daerah tersebut antara lain Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Kota Tomohon, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Bitung, Kota Cirebon, Kota Manado, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Badung Bali, Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Siduarjo, Kabupaten Gunung Kidul dan lain sebagainya.

“Mal Pelayanan Publik telah menjadi benchmark bagi instansi pemerintah daerah lainnya dalam pengintergrasian pelayanan perizinan dan non perizininan yang berjumlah 15 unit pelayanan pada satu tempat,” kata Edy.

Bahkan untuk beberapa hari ke depan sudah terjadwal sejumlah instansi Pemerintah yang akan melakukan kunjungan Best Practice ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yan dijadwalkan akan berkunjung pada 9 April 2018 dan Kunjungan Kejaksaan RI pada 13 April 2018.

“Kami menyambut baik bagi siapapun yang ingin belajar dan melihat langsung pelayanan publik yang prima di Jakarta pada Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, bukan saja instansi pemerintah, kami juga mengundang Akademisi, Pengusaha, dan seluruh warga Ibukota untuk datang langsung ke Mal Pelayanan Publik dan bersama-sama membuktikan bahwa Urus Izin SENDIRI itu MUDAH, Salam SETIA #MelayaniJakarta” tutup Edy. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close