BIROKRASIMEGAPOLITAN

Gubernur Djarot Usul Pembayaran Elektronik Antarmoda Terintegrasi ke JakOne

MOU Sistem Pembayaran Non Tunai Antar Moda di kawasawan Jabodetabek. (istimewa)

Jakarta Review – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengusulkan sistem pembayaran elektromini transportasi antarmoda di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dapat terintegrasi dengan sistem kartu JakOne yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Saya minta Gubernur Bank Indonesia (BI), juga semuanya yang terlibat, agar semuanya terintegrasi dalam sistem JakOne. Sehingga memudahkan warga melakukan transaksi dengan satu kartu saja,” kata Djarot dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi Antar-Moda di Jabodetabek di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (5/9) seperti dilansir beritasatu.com.

Dengan transasksi nontunai yang terintegrasi dalam satu kartu, lanjutnya, pemerintah dapat mengetahui pergerakan orang dari satu titik ke titik lain, sehingga bisa mengatur jalur transportasi lebih efisien dalam mengangkut orang. “Mereka semua terekam dalam sistem kita. Ini akan memperkaya dan memperkuat big data kita di dalam mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat,” ujarnya.

Karena itu, mantan Wali Kota Blitar ini menyambut gembira kesepakatan bersama pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronok antarmoda di kawasawan Jabodetabek. Menurutnya, kerja sama ini merupakan terobosan yang dijadikan landasan dalam pengelolaan sistem transportasi, khususnya kawasan Jakarta. “Saat ini kita terlibat untuk menyempurnakan sistem transportasi massal di Jakarta. Secara fisik, infrastruktur kita lakukan, tetapi juga langsung paralel diikuti dengan persiapan merumuskan dan melaksanakan sistem integrasi antarmoda transportasi di kawasan Jakarta,” terangnya.

Menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa menunggu pembangunan fisik transportasi selesai, baru dilakukan integrasi sistem pembayaran elektronik. Upaya mengintegrasikan pengelola moda transportasi publik di Jakarta butuh keterlibatan semua pihak.

“Inilah prinsip, semua untuk satu, satu untuk semua warga Jakarta. Ini lah prinsip dimana kita semua benar-benar bisa menurunkan dan menghilangkan ego masing-masing, baik ego sektoral maupun kedaerahan. Kita disatukan dalan kerja sama ini, karena tidak mungkin dikelola sendiri-sendiri, harus bersama-sama,” tuturnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close