HUKUM

Anies Putuskan UMP DKI Jakarta 2018 Rp 3.648.035

Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. (istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018. Keputusan itu diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah melalui berbagai pertimbangan dengan menyeimbangkan keinginan pengusaha dan buruh.

“Kami menetapkan bahwa UMP di Jakarta untuk 2018 sebesar Rp 3.648.035,” kata Anies  di Balai Kota, Rabu (1/11).

Menurutnya selain keinginan dari dua pihak, penetapkan UMP juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya. Anies mengucapkan terima kasihnya kepada Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang memimpin proses sampai keluarnya angka UMP DKI 2018.

Sekedar informasi, nilai UMP penetapan ini sama persis dengan yang diajukan Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha. Anggota Dewan Pengupahan DKI unsur pengusaha Sarman Simanjorang sebelumnya mengatakan, UMP yang diajukan sebesar Rp 3.648.035. Besaran itu didasarkan pada PP 78 Tahun 2015.

UMP DKI tahun 2017 mencapai Rp 3.355.750 dan angka laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8,71 persen. Setelah dihitung sesuai dengan aturan di PP tersebut dengan mengalikan UMP tahun sebelumnya dengan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang disampaikan Kementerian Tenaga Kerja didapat angka Rp 3.648.035.

Sementara perwakilan serikat pekerja mengusulkan UMP sebesar Rp 3.917.398. Angka itu berpedoman pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang mereka survei yakni Rp 3.603.531. Angka KHL yang disurvei tiga unsur Dewan Pengupahan yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja di lima pasar di Jakarta sebesar Rp 3.149.631.

Namun, unsur serikat pekerja melakukan survei sendiri dan memperoleh KHL sebesar Rp 3.603.531. Dewan Pengupahan akhirnya mengajukan dua angka kepada Anies dan Sandi yakni Rp 3.648.035 dari unsur pengusaha dan Rp 3.917.398 dari koalisi buruh.

Pada akhirnya, penetapan UMP berada di bawah wewenang Anies selaku gubernur dan diresmikan melalui peraturan gubernur (pergub) paling lambat dikeluarkan 1 November. Anies-Sandi akhirnya menyetujui angka yang diusulkan dari unsur pengusaha sebesar Rp 3.648.035.

Senada dengan Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai, penetapan UMP ini sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keputusan diambil melalui berbagai pertimbangan dengan memperhatikan kondisi buruh dan pengusaha. Sandi menyadari biaya hidup di DKI semakin tinggi. Maka UMP tahun 2018 harus lebih tinggi dari sebelumnya dengan menghitung inflasi dan variabel lainnya.

Sementara di sisi pengusaha, lanjut Sandi, harus dimengerti bahwa ekonomi secara umum relatif lesu. Karena itu Pemprov DKI tak ingin memperberat beban pengusaha. Pemprov, kata Sandi, akhirnya memberi subsidi pada dua komponen yakni transportasi dan biaya keseharian masyarakat.

“Kita hadir dengan solusi dan datang dengan program yang kita harapkan bisa menurunkan biaya belanja mereka melalui PD pasar jaya dan Transjakarta (untuk transportasi),” tandasnya. (win)

 

Tags

Artikel Terkait

Close