HUKUM

FSP Farkes Reformasi Tolak Penetapan UMP DKI Rp 3,64 Juta

Ilustrasi demo buruh. (antara)
Ribuan buruh menggelar aksi saat memperingati Hari Buruh Sedunia di Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (1/5). Dalam aksi tersebut mereka meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Tanah Air. (Antara) FOTO/M Agung Rajasa/ss/nz/15.

Jakarta Review, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes Reformasi) menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2018 sebesar Rp 3,64 juta berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ketua Umum FSP Farkes Reformasi, Idris Irham mengatakan berbagai elemen serikat pekerja menolak keputusan itu karena UMP yang ditetapkan bawah tuntutan pekerja yang menghendaki upah Rp 3,9 juta.

“Kami menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan UMP DKI tahun 2018 sebesar 3.648.035,” kata Idris di Jakarta seperti dikutip beritasatu, Kamis (2/11).

Pihaknya juga menolak UMP 2018 karena Pemprov DKI Jakarta hanya berpedoman pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bukan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur penetapan UMP berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Tahun sebelumnya, kaum buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) memenangi gugatan atas keputusan Pemprov DKI Jkaarta yang menetapkan UMP DKI tahun 2017 berdasarkan PP 78/2015 di PTUN Jakarta.

“Jadi jika penetapan UMP tahun 2018 yang masih menggunakan PP 78/2015 berarti pemerintah melanggar undang-undang,” ujarnya.

Karena itu, FSP Farkes Reformasi yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan turut serta dalam aksi buruh yang akan berlangsung 10 November 2017 bertepatan dengan Hari Pahlawan.

“Kami akan all out turun ke jalan melawan keputusan gubernur,” tegasnya. (win)

 

 

 

 

Tags
Close