HUKUM

Keluarkan Putusan Kilat, Tiga Hakim MA Diduga Berpihak dan Lakukan Pelanggaran

Dilaporkan ke KY Lantaran Diduga Berpihak

Jakarta Review – Dugaan “main mata” pelanggaran kode etik atas putusan hakim Mahkamah Agung (MA) yang super cepat, tiga hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Aduan ini dibuat Muhammad Solihin, selaku kuasa pemohon kasasi perkara nomor 3373 K/PDT/2017 yang diputus hanya berselang dua hari, yakni pada Jumat 23 Desember 2017, atau sehari menjelang libur Natal.

Ketiga hakim MA yang dilaporkan yakni Sudrajat Dimyati, SH, MH, Panji Widagdo SH, MH, dan Soltony Mohdally, SH, MH. Ketiganya menurut Solihin membuat putusan super cepat yang tidak lazim dan kemudian memunculkan dugaan-dugaan miring.

“Kami sangat terkejut dengan putusan kasasi yang diberikan para hakim MA dalam kasus klien kami ini, hanya berselang waktu dua hari sejak didustribusikan dokumen kasasi yang kami sampaikan. Sangat aneh dan di luar logika siapa pun, majelis hakim sangat cepat menjatuhkan putusan dalam kasus perdata dengan puluhan dokumen pelengkapnya. Dugaan kami adanya sebuah konspirasi dalam penanganan kasus ini, ” sebutnya saat membuat laporan ke kantor KY di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Solihin yang didampingi rekannya Hudiyanto dalam hal ini merupkan kuasa hukum dari PT Libros Derap Abadi sebagai koorporasi pengembang yang sudah mengantongi izin penguasaan dan pengolahan lahan seluas 49 hektar di kawasan Cisauk, Tigaraksa, Tangerang, Banten. Di mana, perusahan tersebut berencana membangun ratusan unit rumah bagi warga Tangerang yang terkena dampak penggusuran dari program perluasan bandara internaaional Soekarno Hatta.

“Tapi kemudian tanpa sepengetahuan klien kami, muncullah pengembang lain atas nama PT Bhandawawibawa Asih yang juga punya izin penguasaan dan pengelolaan di atas lahan yang sudah terlebih dahulu dimiliki klien kami. Karenanya, terjadilah gugatan karena klien kami merasa dirugikan secara moril dan materiil senilai lebih dari Rp50 miliar. Dan, kini pada tahap kasasi, tapi tiba-tiba keluar putusan yang menolak permohonan kasasi klien kami dalam waktu yang kilat,” jelas Solihin.

Menurutnya, hal ini adalah aneh lantaran kasus ini hanyalah kasus perdata biasa yang tidak termasuk lex specialis. Meski dalam ketentuan, lanjutnya, memang batas waktu pemutusan peekara paling lama tiga bulan dan tidak mencantumkan ketentuan minimal waktu pemutusan perkara, namun waktu pemutusan yang hanya selama dua hari ini sangat aneh.

“Bisa dibilang ini kasus biasa yang paling cepat keluar purusannya, “sebutnya.

Muhammad Solihin (kiri) saat mendatangi KY/ foto Ranap

“Di MA itu ada ribuan kasus perkara dari seluruh Indonesia. Proses dari panitera ke Ketua Kamar Perdata yang kemudian diteruskan kepada para hakim saja memakan waktu. Apalagi, berkasnya kan tebal. Bisa diduga tiga hakim itu tidak mempelajari dan mendalami berkas perkara secara utuh dan mengeluarkan putusan yang pada akhirnya dipertanyakan,” sambung Solihin.

Bayinya, putusan yang terbilang kilat itu bisa menimbulkankerugian pihak dari salah satu pihak. “Ada apa ini? Bisa jadi ada unsur lain dan ini sangat merugikan klien kami,” tunjuknya.

Solihin pun meminta KY bisa melakukan kajian dan penelahaan swrta rekimendasi adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus ini. Selain itu, dirinya juga akan membuat aduan ke Ombudsman.

“Harapan kami keputusan dengan keadilan. Bukan masalah menang atau kalah. Ini upaya penegakan hukum, tanpa keberpihakan, meskipun kami harus menerima kenyataan pahit, ” pungkasnya. (Nap)

Tags

Artikel Terkait

Close