HUKUM

KPU Didesak Tunda Penetapan Sekjen Golkar DKI Jadi Anggota DPRD

Sekretaris DPD Golkar DKI Basri Baco (kanan) dan Bendahara DPD Golkar DKI Adhinusa (kiri). ( Foto: istimewa )

Jakarta Review, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta didesak menunda penetapan Sekretaris DPD I Golkar DKI Jakarta, Basri Baco sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Dikarenakan masih diprosesnya laporan dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Basri Baco oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat.

Tidak hanya itu, Bawaslu pun diminta bekerja cepat untuk membawa laporan dugaan politik uang tersebut ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kuasa Hukum Pelapor, Aga Khan mengatakan surat permintaan penundaan itu sudah disampaikan ke KPU DKI Jakarta. Surat ini merupakan tindak lanjut dari laporan pihaknya ke Bawaslu. Aga meminta KPU agar menunda penetapan Basri Baco sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 sampai ada keputusan hukum tetap.

Sejumlah bukti telah dimasukkan ke Bawaslu terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim sukses terlapor, yakni Nina. “Dalam bukti yang kami sampaikan terungkap bahwa Nina bukan saksi dari partai. Namanya tidak ada dalam daftar saksi-saksi dari partai,” kata Aga kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Selain melaporkan dugaan politik uang ke Bawaslu, pihaknya juga melaporkan kasus ini ke polisi. Karena selain pidana pemilu, politik uang merupakan pidana umum. “Kami menginginkan pemilu legislatif yang bersih. Sebab kita ketahui bersama bahwa praktik politik uang berdampak pada kualitas anggota dewan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Sekretaris DPD I Partai Golkar Basri Baco dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta karena diduga melakukan politik uang dalam Pemilu Legislatif 17 April 2019.

Dalam laporan tertanggal 25 April 2019 ke Bawaslu Jakarta Pusat dugaan politik uang dilakukan oleh Nina, tim sukses calon anggota DPRD Basri Baco. Waktu kejadian yakni tanggal 15 April atau dua hari sebelum pencoblosan. Kemudian juga dilaporkan penyalahgunaan alat peraga kampanye pada hariu pencoblosan di TPS 26 dan 27 di lapangan Bulutangkis RW 3 Jakarta Pusat. Estimasi kejadian jam 10-11 pagi.

Laporan itu bermula dari kesaksian warga Jalan Menteng Sukabumi RT 03/03. Para saksi itu melihat ada pemberian uang Rp50 ribu dari Nina, tim sukses Caleg Nomor 1 DPRD DKI Basri Baco.

Pemberian uang itu diduga untuk mengajak serta mengarahkan warga untuk mencoblos Caleg Golkar Nomor Urut 1 Basri Baco.

Dari keterangan saksi-saksi, aktivitas itu disertai dengan simulasi tata cara pencoblosan terhadap caleg tersebut. Kemudian, jauh-jauh hari warga diajak mengumpulkan KTP sebagai database stastistik perolehan suara.

Bawaslu pun sudah mengambil keterangan dari saksi-saksi. Berdasarkan keterangan itu para saksi mengaku menerima sejumlah dana dari terlapor dengan imbalan mencoblos salah satu caleg namun pihak terlapor menolak telah melakukan itu.

Sumber: BeritaSatu.co

Tags

Artikel Terkait

Close