HUKUM

Pengusaha Nilai DKI Belum Serius Tertibkan Reklame Ilegal

Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Didi O Affandi menunjukkan foto reklame yang diselendangi spanduk peringatan, Senin (19/11/2018). (Dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Didi O Affandi menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum serius melakukan penertiban reklame ilegal, tak berizin atau bodong. Pemprov DKI, dalam hal ini, adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP sebagai aparat penegak peraturan daerah (perda).

“Coba saja cek, dari 60 titik reklame melanggar aturan yang katanya ingin ditertibkan, apakah sudah ditertibkan semua? Saya dengar baru satu itu yang ditertibkan. Harusnya dimulai dari yang 60 reklame ilegal itu,” kata Didi, Senin (19/11).

Bila alasannya tidak punya anggaran untuk membongkar reklame tersebut, menurutnya, itu tidak masuk akal. Hal itu karena dalam APBD DKI pasti dialokasikan anggaran untuk penertiban reklame yang melanggar aturan atau tidak punya izin.

“Kalau kaitannya tidak ada anggaran untuk penertiban reklame, lah di dalam Perda dan Pergub sendiri mengatur tim terpadu penertiban anggaran harus mengalokasikan anggaran itu. Kalau tidak ada anggaran, ya tidak usah keluarkan dulu surat peringatannya, sampai ada anggarannya,” ujarnya.

Ia mendukung penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Satpol PP DKI dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI. Hanya saja, ia meminta Pemprov DKI fokus melakukan penertiban reklame di kawasan kendali ketat. Kawasan ini tidak boleh ada reklame.

“Seperti di kawasan Blora, yang merupakan kawasan kendali ketat, di sana ada banyak reklame berizin, padahal di daerah itu tidak boleh ada reklame. Kalau itu berizin, siapa yang mengeluarkan izinnya? Pasti ada sesuatu. Harusnya kan sudah terintegrasi secara elektronik, ketika ada pengajuan izin di kawasan kendali ketat. Otomatis izin itu tidak ke luar. Kalau sampai ke luar, pasti ada permainan,” terangnya.

Kalau ada reklame tak berizin atau melanggar aturan, harus segera dibongkar. Jangan hanya dipasang spanduk peringatan yang bertuliskan reklame tersebut melanggar aturan atau tak berizin.

Diungkapkan, SPRJ telah memberikan kontribusi reklame untuk Asian Games dan Asian Para Games 2018 di 20 titik jembatan layang dan 10 LED secara gratis. “Namun, malah iklan gratis ini juga diselendangi juga,” keluhnya.

Menurutnya, terjadi lemah pengawasan terhadap reklame di Jakarta karena sekarang ini banyak reklame berizin resmi yang berdiri di lokasi yang dilarang ada reklame. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI mengumumkan pembongkaran reklame tak berizin agar seluruh pengusaha reklame dan masyarakat bisa turut mengawasi bersama.

“Pembongakran diumumkan secara terbuka, agar sesama pengusaha reklame bisa saling mengingatkan bila ada yang melanggarkan. Ikut sertakan masyarakat dan media, biar turut mengawasi,” tukasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI sedang melakukan penertiban bangunan reklame di 60 titik yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan. operasi penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Reklame-reklame yang ditertibkan adalah yang melanggar izin sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags
Close