HUKUM

Pernah Mengadu 2014, KPK Didesak Usut Korupsi Tambang Batu Bara Ilegal di Penajam Paser Utara

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.(Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Jono, mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam pemberian izin tambang batu bara kepada PT Pasir Prima Coal Indonesia.

Jono yang pernah masuk penjara karena melaporkan kasus itu, hari ini datang ke kantor KPK, di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dia menegaskan ingin menagih laporan yang pernah dibuat soal penyimpangan pemberian izin dan indikasi kerugian negara dalam praktek ilegal penambangan batu bara di Penajam Paser Utara pada 2014 lalu.

Saya menanyakan perkembangan penyelidikan kasus itu, karena bukti-bukti indikasi korupsi cukup kuat,” kata Jono kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 31 Juli 2018. Dalam kesempatan  itu, Jono membawa setumpuk dokumen berupa surat izin dan keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung yang menyatakan izin tambang PT Pasir Prima Coal Indonesia itu bermasalah.

Dalam dokumen yang ditunjukkan Jono, laporan pengaduan masyarakat ke KPK dilakukan pada 2  Mei 2014 dengan nomor 68653.  Kemudian pada 22  September 2016 dalam surat bernomor 86732 dilakukan penambahan dokumen pengaduan.

Jono mengaku dalam laporannya, dia kembali menunjukan bukti ada praktek ilegal yang dilakukan perusahaan tersebut di areal tambang yang bukan miliknya. Dari informasi yang dia dapat,  Pasir Prima Coal diketahui sudah menambang sebanyak 1 juta metrik ton senilai Rp 857,58 miliar.

“Artinya, dengan izin yang bermasalah ada pihak yang mendapatkan untung besar,” katanya. “Di sini indikasi ada kerugian negara.” Ujarnya.

Sekedar mengingatkan, kasus ini bermula ketika PT Mandiri Sejahtera Energindo memperoleh izin penguasaan izin tambang batu bara di Penajam pada medio November 2008. Namun Mandiri Sejahtera tak bisa mengelola lahan tambang seluas 3.964 hektare itu. Pasalnya, Mandiri Sejahtera berkali-kali “direcoki” oleh PT Pasir Prima Coal.

PT Pasir Prima Coal sebelumnya merupakan pemilik konsesi tambang di Penajam itu. Mereka menambang di sana sejak 2005. Namun Pemerintah Kabupaten Penajam Passer Utara mencabut izin tambang perusahaan ini pada 2008. Pemerintah Kabupaten menuduh PT Pasir Prima Coal menambang di kawasan hutan produksi tetap, tidak membayar kewajiban dan iuran, plus tak menguruk kembali lubang tambang. Konsesi tambang kemudian diberikan kepada PT Mandiri Sejahtera Energindo.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, melalui surat nomor W2.TUN.5-330/HK.06/2017, juga menegaskan posisi PT Mandiri Sejahtera Energindo  sebagai pemilik sah lahan tersebut. Dalam surat tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tedi Romyadi memerintahkan gubernur segera bertindak. Jika gubernur tidak bersedia menindaklanjuti permohonan eksekusi, “PT Mandiri Sejahtera Energindo bisa menempuh jalur hukum,” kata Tedi dalam surat tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Fadil Zumhana juga mengeluarkan pendapat hukum atas perkara ini, awal Maret lalu. Fadil menyatakan lahan seluas 3.964 hektare tersebut sah milik PT Mandiri Sejahtera Energindo. Ia berpegangan pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 162 PK/TUN/2015 yang memenangi PT Mandiri Sejahtera Energindo. Fadil juga membatasi waktu Gubernur Kalimantan Timur untuk mengeksekusi putusan itu dalam 60 hari.

Tiga amunisi ini rupanya tak mempan untuk menjatuhkan PT Pasir Prima Coal. Awal April lalu, perusahaan tersebut memenangkan gugatan praperadilan melawan Polda Kalimantan Timur atas pemasangan garis polisi. Presiden Direktur PT Pasir Prima Coal juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot. PT Pasir Prima Coal menggugat perdata putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 162 PK/TUN/ 2015. Hasilnya PT Pasir Prima Coal memenangi gugatan perdata itu.

Menurut Jono, keputusan perdata yang janggal itu telah menjadi teror baginya, Pasalnya, dalam  putusan itu dia menjadi turut tergugat dan harus membayar ganti rugi Rp 80 miliar.

“Rumah saya satu-satunya diancam akan disita,” katanya.

Jono mengaku putusan perdata itu menyimpang dan tidak memiliki landasan hukum. Bagaimana ada pihak yang mendapatkan izin tambang di atas negara dan terbukti menurut putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung, bisa memiliki hak perdata.

“Lebih dari satu yang jadi sasaran. Dikriminalisasi karena sesuatu yang bukan tanggung jawab saya, dan sekarang mesti menanggung ganti rugi,” katanya.

Sebelumnya Jono pernah mendekam tujuh bulan dalam penjara karena laporan PT Pasir Prima Coal balik dengan tuduhan membuat keterangan palsu dalam penerbitan izin tambang PT Mandiri Sejahtera Energindo. PT Pasir Prima Coal di atas angin saat jabatan bupati beralih dari Andi Harahap ke Yusran Aspar pada 2013. Melalui surat, Bupati Yusran mempersilakan PT Pasir Prima Coal mengeksploitasi lahan tambang. Jono yang pensiun pada 2019 nanti, tidak pernah kembali ke jabatannya alias non job sejak kejadian itu.

Karena terbit dua izin berbeda, baik PT Pasir Prima Coal maupun PT Mandiri Sejahtera Energindo mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Episode ini berujung pada terbitnya putusan sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, medio 2014. Amar putusan memerintahkan penghentian aktivitas tambang di lahan sengketa. Putusan diperkuat Mahkamah Agung, yang menolak permohonan kasasi PT Pasir Prima Coal pada April 2015. Belakangan laporan PT Pasir Prima Coal atas Andi Harahap dihentikan polisi karena tidak cukup bukti.

Pengacara PT Pasir Prima Coal, Deni Ramon Siregar mengatakan kliennya merupakan pemilik sah atas lahan tambang tersebut. Menurut Deni, tudingan Pemerintah Kabupaten bahwa perusahaan kliennya mengemplang pajak dan menambang di kawasan hutan produksi tidak beralasan.

“Sebaliknya PT Pasir Prima Coal justru banyak menyumbang pendapatan bagi daerah,” katanya seperti dikutip Majalah Tempo edisi 10 Juli 2017

Di balik sengketa tambang batu bara ini tak lepas dari orang besar di balik PT Pasir Prima Coal. Berdasarkan dokumen akta perusahaan, ada kepemilikan saham PT Pasir Prima Coal yang berlapis. Pemegang saham PT Pasir Prima Coal yang tertulis dalam akta adalah Oey Hengky Wijaya (3.750 lembar) dan PT MYS Utama Mandiri (21.250 lembar).

Adapun pemegang saham MYS Utama Mandiri adalah Jhonson Yaptonaga (200 lembar) dan PT Artha Perdana Investama (200 lembar). Kemudian, berdasarkan akta perusahaan PT Artha Perdana Investama, hampir 99,9 persen sahamnya dimiliki Sukardi Tandijono Tang. Dalam dokumen perusahaan Artha Perdana Investama, Sukardi menduduki jabatan komisaris utama. Lelaki kelahiran Medan pada 1951 itu juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT Trust Finance Indonesia Tbk dan PT Artha Securities. (win)

Tags
Close