HUKUM

Resah, Warga Apartemen Graha Cempaka Mas Mengadu ke Wali Kota

Audiensi warga Apartemen Graha Cempaka Mas dengan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018) petang. Pertemuan itu dilakukan lantaran warga kecewa atas konflik yang terus berkepanjangan. (Dok Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Resah adanya dua kepengurusan dalam lingkungan Apartemen Graha Cempaka Mas, warga yang didominasi ibu-ibu mengadu ke Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dengan mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018) petang.

Mereka bingung lantaran terdapat dua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dengan kebijakan yang berlawanan.

Menurut Zaini Malalu, salah seorang penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas, pertemuan dengan wali kota itu dilakukan lantaran warga kecewa atas konflik yang terus berkepanjangan.

Padahal, surat Dinas Perumahan dengan nomor 2145/-1.79671 tertanggal 23 Mei 2018 mengenai Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) di bawah kepengurusan Toni Sunanto, cacat hukum. Sehingga kepengurusan sah di bawah kepengurusan Lily Tiro.

“Pada fakta tersebut, harusnya kepengurusan PPRSC yang diketuai Lily Tiro sah. Dan penyerahan kepengurusan tidak perlu dilakukan,” ucap Zaini pada Senin (23/10/2018).

Lebih lanjut diungkapkannya, walau kasus perkara adanya dualisme pengurusan di Apartemen Graha Cempaka Mas tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dirinya meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan perselisihan.

Menjawab keluhan warga, Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengaku bakal menampung aspirasi warga.

Ia mengaku telah mendapatkan disposisi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk bakal mempelajari dan melaporkan kepada instansi terkait.

“Kita akan undang pihak terkait, terutama Dinas Perumahan. Dan ini disampaikan dulu ke pak Gubernur,” ungkapnya ditemui usai audiensi.

Legalitas

Sementara itu, Kuasa hukum PPRSC Graha Cempaka Mas dari Supriyadi & Associates Law Firm, Abdul Qodir Batubara menegaskan, permasalahan dualisme kepengurusan di Apartemen Graha Cempaka Mas harus diselesaikan secepatnya.

“Untuk penyelesaiannya sendiri, ini bisa disikapi dengan cara melihat legalitas dari pada masing-masing PPRS. Sehingga, ke depannya tidak ada perselisihan lagi,” jelasnya.

Sumber: Wartakota-tribunnews.com

Tags
Close