KEBON SIRIH

Anggota Terpilih DPRD Jakarta dari PSI Berbondong-bondong Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari PSI serahkan LHKPN ke KPK pada Selasa (14/5). ( Foto: istimewa )

Jakarta Review, Jakarta – Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipastikan lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 langsung menyerahkan LHKPN kepada KPK. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen PSI memberantas korupsi.

“Ada delapan kader PSI yang dipastikan duduk di Kebon Sirih. Kami masih menunggu satu dapil lagi, tapi penyerahan LHKPN ini sudah kami rencanakan dari minggu lalu. Yang sudah terpilih jalan dulu saja. Kami pastikan seluruh anggota DPRD dari PSI mematuhi persyaratan LHKPN jauh sebelum pelantikan,” ujar Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar, di Gedung KPK, Selasa (13/5/2019)

Pelaporan LHKPN adalah kewajiban dasar pejabat publik. Namun, PSI melihat masih banyak pejabat yang berkali-kali ditegur oleh KPK karena lalai melaporkan.

Michael menyatakan, ke depannya PSI mewajibkan anggota DPRD untuk secara berkala melaporkan LHKPN dan siap sewaktu-waktu harta kekayaannya diaudit. Transparansi dan akuntabilitas adalah satu faktor penilaian penting PSI dalam mengevaluasi anggota dewannya.

“Godaan korupsi itu sangat besar. Tugas partai adalah memastikan semua anggota dewan tidak keluar dari koridor akuntabilitas dan profesionalisme. Saya dan segenap pengurus PSI berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi. Saya juga minta para anggota terpilih untuk saling mengingatkan dan menjaga agar tidak ada yang tersandung. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan bersama-sama,” jelas Michael.

Selain menyampaikan LHKPN, PSI juga mengajukan permohonan audiensi dengan Pimpinan KPK untuk meminta masukan terkait penyusunan kode etik yang dapat menjadi pegangan para anggota terpilih untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak sebagai pejabat publik.

Para anggota terpilih juga telah menandatangani surat pernyataan bersedia disadap oleh KPK. Anggota DPRD PSI wajib melampirkan nomor telpon aktif, akun surat elektronik (email), dan akun media sosial mereka, dan wajib memberitahu partai jika ada perubahan dari medium komunikasi yang mereka gunakan.

“Kami lihat kode etik yang dimiliki oleh KPK sangat ketat. Bahkan, seorang pegawai KPK punya tanggung jawab untuk mengawasi rekan-rekannya dan melaporkan ke Pengawasan Internal kalau ada yang patut dicurigai. Mekanisme pengawasan internal seperti ini kami akan terapkan di Fraksi Solidaritas Indonesia di Jakarta,” jelas Michael.

Di antara kader-kader PSI yang sudah dipastikan terpilih, enam darinya berusia di bawah 35 tahun. Lima anggota berlatar belakang pendidikan dan profesi hukum, mulai dari yang termuda berusia 22 tahun dan baru menyelesaikan S1 hukum dari universitas negeri ternama hingga seorang dekan fakultas hukum salah satu universitas swasta di Jakarta.

“Dari profil anggota DPRD terpilih, PSI yakin akan membawa nuansa baru dan cara kerja yang lebih profesional dan akuntabel ke Kebon Sirih. Kami mantapkan lagi para anggota agar setelah dilantik dapat langsung bekerja maksimal untuk masyarakat,” pungkas Michael.

Sumber: BeritaSatu.com

Tags
Close