KEBON SIRIH

PDIP : PT KAI Ogah Buka Akses ke Skybridge Tanah Abang

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – PDIP ikut mengomentari belum selesainya pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge di Tanah Abang terjadi karena tidak ada perencanaan yang jelas. Apalagi, beredar informasi bahwa belum ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait pembukaan akses dari Stasiun Tanah Abang menuju skybridge.

“Proses pembangunan (skybridge) ujug-ujug, tidak melalui perencanaan, tidak melalui perencanaan, tidak melalui kajian yang matang sehingga akhirnya seperti ini,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa (13/11/2018).

Gembong mendengar kabar bahwa saat ini terjadi sengketa antara PT KAI dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Salah satu pemantiknya karena PT KAI meminta agar Sarana Jaya membangun toilet untuk PKL yang berjualan di skybridge.

Pasalnya, PT KAI tidak ingin ratusan PKL tersebut menggunakan toilet yang ada di Stasiun Tanah Abang karena sudah sangat padat.

Lagi-lagi, katanya, persoalan penempatan kamar kecil seharusnya bisa selesai saat tahap perencanaan.

“Gini ya, kios untuk PKL itu ada 400 unit. Kalau satu kios lebih dari seorang setidaknya ada 900 pedagang. Kalau enggak ada toilet mereka buang air dimana? Wajar lah kalau PT KAI minta Sarana Jaya bangun toilet. Kembali lagi soal perencanaan,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta PT Kereta Api Indonesia membuka akses dari stasiun Tanah Abang untuk jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge.

“Harus kasih dia (akses untuk skybridge). Kalau kebijakan itu yang paling baik adalah melihat kondisi lapangan. Jadi ini bukan soal kekuasaan, dia kuasa, di sini punya kuasa, bukan soal begitu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan tujuan utama pembangunan skybrigde yakni untuk memobilisasi warga dari stasiun menuju sentra-sentra perdagangan di Tanah Abang.

Bukan itu saja, mantan Walikota Jakarta Pusat itu mengungkapkan Pemprov DKI sudah melakukan penelitian bahwa cara paling tepat mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) yakni dengan memberikan ruang usaha.

Saefullah melanjutkan kondisi di Tanah Abang saat ini bukan soal ego sektoral pemerintah DKI dan PT KAI sebagai representasi pemerintaj pusat. Karena itu, dia berencana mengajak PT KAI untuk membahas persoalan ini.

“PT KAI ini hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan kita yang berantem. Lucu kan, silakan aja cek lapangan mana yang paling oke,” jelasnya.

Sumber: Bisnis.com

Tags

Artikel Terkait

Close