MEGAPOLITAN

Kisruh Bantargebang, Pemkot Bekasi-Pemprov DKI Lanjutkan Pembicaraan Kamis Lusa

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama usai mengadakan pertemuan bersama di Balai Kota DKI Jakarta. (Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi akan melanjutkan pembicaraan mengenai pengelolaan sampah warga Jakarta di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (25/10) sebagai tindak lanjut pertemuan Senin di Balai Kota Jakarta.

“Rencananya Kamis akan bertemu untuk mendetailkannya, tapi intinya semangat kerja bersama, semangat kerja sama tidak berubah sama sekali,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Pertemuan tersebut dilakukan , kata Anies, agar pembangunan Jakarta dan Bekasi dan daerah lainnya bisa dibangun dalam sebuah semangat integrasi.

“Tadi Pak Wali Kota cerita porsinya cukup besar persentase penduduk Bekasi yang kalau pagi ke Jakarta dan pada sore hingga malamnya kembali ke Bekasi. Sama saja perusahaan-perusahaan banyak yang beroprasi kegiatannya di Bekasi tercatat kantornya di Jakarta. Jadi integrasi itu tinggi, karena itu kita rencanakan sama sama hari kamis kita diskusikan,” kata dia.

Sebelumnya, sempat terjadi polemik terkait pengelolaan sampah dari ibu kota di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi akibat dana hibah kemitraan yang disebut Pemkot Bekasi belum dibayarkan sejumlah Rp2,09 triliun, yang akan dipergunakan untuk membantu meneruskan proyek pembangunan Flyover atau Jalan Layang Cipendawa, Jalan Layang Rawa Panjang yang akan digunakan sebagai jalur truk sampah dari ibu kota, juga untuk pembebasan lahan Jalan Siliwangi.

Sementara Pemprov DKI sendiri mengaku sudah memenuhi kewajibannya yakni membayarkan dana hibah ke Pemerintah Kota Bekasi untuk kerja sama pemanfaatan lahan Bantargebang yang digunakan sebagai lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tahun 2018 sebesar Rp194 juta. Sementara, untuk tahun 2019 direncanakan sebesar Rp141 juta.

Tidak bertemunya permasalahan ini berbuntut penahanan belasan truk sampah DKI Jakarta oleh Pemkot Bekasi beberapa hari lalu hingga akhirnya pada Senin (22/10/2018), dua pemimpin daerah tersebut bertemu dan membicarakan masalah ini di Balai Kota Jakarta.

Pepen (sapaan akrab Rahmat Effendi) menegaskan permasalahan sampah selama ini muncul karena ada miskomunikasi. Dia membantah dengan permasalahan itu ada truk sampah DKI yang ditahan oleh pihaknya.

“Tiada SIM.  Tak ada, semuanya datang ke sana gak ada yang tertahan, yang tertahan itu hanya 12 mobil yang gak punya SIM dan surat-suratnya tak lengkap, itu yang ditahan. Lainnya itu semua ke TPST Bantargebang,” kata Pepen.

Ketika ditanya apakah pihaknya mengharapkan atau menargetkan kapan DKI harus mencairkan dana hibah kemitraan yang dimintanya, Pepen menyebut persoalannya bukan cair atau tidak.

“Tapi persoalannya pertama kita ajukan rasional atau tidak, yang kedua prosesnya. Nah, ini tadi yang menjadi kesepahaman, pak Gub dan saya sudah sepakat kalaupun ke depan terus, karena tadi ini adalah persaudaraan kita bangun kerangka lima tahun,” ucap Pepen.

Kendati demikian, Pepen menyatakan pentingnya dana kompensasi dan dana hibah kemitraan bagi wilayah Kota Bekasi, pasalnya persoalan sampah ini belum selesai sejak beberapa era gubernur bahkan sebelum keadaan Bantargebang seperti sekarang yang memiliki sekitar 90 ribu jiwa dan masuknya sampah dengan volume 7.000 ton sehari.

“Nah, kita menempatkan bantuan itu yang pertama adalah buat infrastruktur lingkungan, terus buat pendidikan, buat kesehatan ya dan sarana prasarana lainnya. Karena itu diatur dalam hak dan kewajiban dan itu meningkat karena tahun 1988-1989 itu penduduk belum sebanyak sekarang dan volume sampah juga tidak sebanyak sekarang,” tambah Pepen.

Sumber : Antara

Tags

Artikel Terkait

Close