MEGAPOLITAN

Masyarakat Andalkan Ojek, Rolas Sitinjak Minta Pemerintah Amandemen Aturan

Diharapkan bisa memperluas jaringan angkutan umum.

Jakarta Review – Kebutuhan masyarakat kota, khususnya di sekitar Ibukota Jakarta yang tinggi akan ojek dalam mengatasi kemacetan membuat pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) membuat keberadaan ojek daring itu cacat di mata hukum. Karenanya, pemerintah segera membuat revisi aturan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak, kemarin. Sebab, putusan MK nomor 41/PUU-XVI/2018 pada 29 Juni lalu yang menolak uji materi pasal 47 ayat (3) dari pemohon Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Aksi Transportasi Online (KATO) membuat dilema bagi pengguna ojek sebagai konsumen lantaran keberadaan ojek belum bisa diakui secara hukum keberadaannya.

Rolas sendiri meminta semua pihak untuk menghormati putusan MK tersebut. Namun dirinya mengingatkan pemerintah untuk melakukan revisi atau amandemen UU LLAJ sehingga tak merugikan masyarakat yang menjadi konsumen ojek.

Rolas menyebutkan, fakta-fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat perkotaan dengan berbagai kemacetan membuat perlunya kendaraan yang praktis untuk mencapai tujuan.

“Khususnya di kota Jakarta adanya perluasan ganjil genap serta banyaknya perubahan lalu lintas mengakibatkan ojek kendaraan roda dua sangat diperlukan,” katanya.

“Agar pemerintah mengamandemen UU LLAJ dan memperhatikan kebutuhan serta keselamatan konsumen. Pemerintah juga wajib memperluas jaringan transportasi umum,” tambah Ketua DPD DKI Jakarta Taruna Merah Putih ini.

Rolas yang juga dari latar belakang pengacara memandang perlunya perlindungan hukum kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dan keselamatan bertransportasi, khususnya sepeda motor. Sekaligus memperhatikan bagaimana nasib sepeda motor yang selama ini dalam aturannya belum dimasukkan dalam kategori kendaraan umum dengan alasan hakim MK masih diperlukannya kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan.

“Pemerintah agar memberikan solusi untuk keamanan dan keselamatan transportasi sepeda motor roda dua melalui pengaturan dan pengawasan, mengingat hal itu merupakan kebutuhan nyata di masyarakat pada saat ini,” ungkap Ketua DPD DKI Jakarta Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Untuk itu, dirinya meminta pemerintah melakukan regulasi atau amandemen UU LLAJ secepatnya dengan memperhatikan besarnya kebutuhan konsumen dewasa ini dan tak lupa memperhatikan keselematan para pengguna yang notabene menjadi konsumen.

“Seusai dengan prinsip bernegara bahwa negara harus hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, maka sampai dengan dikeluarkannya peraturan mengenai ojek, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen jasa ojek,” terangnya.

Dia pun mengingatkan agar pemerintah bisa mengurangi kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta dengan menghadirkan sarana transportasi umum yang murah, aman, dan terintegrasi.

“Pemerintah wajib memperluas jaringan transportasi umum,” tutupnya.

Tags
Close