MEGAPOLITAN

Percepatan Pembangunan Jakarta Butuh Biaya Rp 571 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pers usai rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/3/2019). (Dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Percepatan pembangunan DKI Jakarta memerlukan sedikitnya biaya Rp571 triliun untuk proyek selama 10 tahun untuk perbaikan infrastruktur, transportasi, air bersih, perumahan dan pengolahan limbah. Demikian penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat di Jakarta, Senin, 11/3.2019.

Hadir dalam rapat bersama Wapres Jusuf Kalla tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

“Pemprov DKI diberikan tugas dan harus dilakukan dalam 10 tahun, jadi tidak dilakukan bertahap selama 30-40 tahun, tapi dikebut semua dalam waktu 10 tahun. Karena mau dikebut, maka dananya harus dikejar. Proyeksi sementara akan diperlukan lebih dari Rp571 triliun,” ujar Anies.

Anies menjelaskan pertimbangan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota selama satu dasawarsa tersebut agar persoalan-persoalan mendasar DKI Jakarta dapat segera diatasi.

Di sektor transportasi, Pemprov DKI Jakarta dalam 10 tahun akan berupaya memperpanjang jalur MRT dari saat ini 16 Km menjadi 223 Km, jalur LRT dari kini 5,8 Km menjadi 116 Km, serta jalur TransJakarta dari sekarang 431 Km menjadi 2.149 Km.

Penyediaan kebutuhan air bersih di Jakarta juga menjadi prioritas perbaikan pembangunan, dari saat ini cakupannya 60 persen akan dioptimalkan menjadi 100 persen ketersediaan air bersih.

Selanjutnya terkait pengelolaan air limbah, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan dapat mengolah 81 persen air limbah, yang saat ini baru 14 persen dikelola dengan baik.

Sementara itu di bidang perumahan, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menambah 600 ribu unit rumah baru. Kemudian terkait perlintasan kereta sebidang, Anies mengatakan akan ada jalur rel kereta sepanjang 27 Km yang akan dinaikan agar tidak menjadi penghambat lalu lintas.

Tidak Semua dari APBN

Pembiayaan untuk percepatan DKI Jakarta sebesar Rp571 triliun tersebut tidak akan dibebankan semuanya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta membentuk tim guna menyusun perencanaan dan pencarian sumber dana untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Indonesia tersebut.

“Akan dicari berbagai macam pola pendanaan, tidak semua menggunakan APBN, (akan) dicarikan model-model pendanaan yang ada. Tadi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kami sudah mendiskusikan sumber-sumber (dananya), sudah ketemu sumbernya,” ungkap Anies.

Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, telah menyusun tim kecil untuk menyusun rencana biaya perbaikan pembangunan, termasuk perencanaan keuangannya.

Anies mengatakan model pendanaan pembangunan MRT Jakarta termasuk salah satu yang dipertimbangkan untuk proyek perbaikan pembangunan Ibu Kota.

“MRT adalah contoh dimana pembangunannya, kita mendapatkan pinjaman dari Jepang, kemudian pinjaman itu di-‘split’ (dibagi), kami (Pemprov) membayar 51 persen kemudian Pemerintah Pusat membayar 49 persen atas pinjaman itu,” jelasnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close