MEGAPOLITAN

Revitalisasi Trotoar Butuh Rencana Induk

Tampilan trotoar di salah satu ruas Jalan Sudirman-Thamrin. (Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Pembangunan trotoar yang layak di Jakarta dinilai memerlukan Rencana Induk. Hal ini menjadi penting karena dapat menggambarkan rencana pembangunan trotoar ke depannya.

Pengamat Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, pembangunan trotoar seharusnya dilakukan secara terintegrasi dan bertahap, serta mengikuti arus sirkulasi pejalan kaki serta tempat-tempat tujuan di dalam kota.

“Selama ini, trotoar masih dibangun secara parsial sesuai usulan wilayah. Dengan adaya rencana induk, maka revitalisasi trotoar dapat dilakukan secara terpadu,” kata Nirwono, di Jakarta, Sabtu (27/10).

Nirwono mengungkapkan, pihaknya telah mengamati bahwa berdasarkan desain yang ada, tidak tergambarkan persoalan mendasar trotoar di seluruh Jakarta, yakni bagaimana keterpaduan trotoar dengan saluran air dan jaringan utilitas, yang selama ini tidak pernah terintegrasi dengan baik. Sehingga, yang terjadi adalah bongkar pasang trotoar.

“Akibatnya, Jakarta menjadi kota yang motoris dan lebih mengutamakan para pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah pun lebih banyak membangun jalan tol daripada menyediakan dana untuk membangun trotoar yang layak,” tuturnya.

Inisiator Gerakan Ayo ke Taman ini mengungkapkan, pejalan kaki di Jakarta saat ini masih menjadi kasta terendah. Hal itu masih ditambah lagi dengan rendahnya budaya jalan kaki di tengah kalangan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta membatasi pergerakan kendaraan motor terutama di Jalan Sudirman dan Thamrin jika ingin mendorong orang nyaman berjalan kaki dan beralih ke pengunaan transportasi massal. Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) juga harus segera diwujudkan tahun ini untuk membatasi kendaraan pribadi ke pusat kota termasuk ke Jalan Sudirman dan Thamrin,” tuturnya.

Nirwono juga menyoroti bahwa trotoar harus terhubung dengan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan halte Bus Transjakarta dan Stasiun Mass Rapid Transit (MRT). Hingga saat ini, belum ada contoh JPO dan halte Bus Transjakarta yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia.

“Badan trotoar itu harus terbagi dengan jelas, jalur untuk pejalan kaki plus jalur khusus disabilitas serta jalur sepeda sesuai amanah Undang-undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 26 dan 54,” tambahnya.

Sumber: Suara Pembaruan

Tags

Artikel Terkait

Close