HUKUMMEGAPOLITAN

Sengketa Rumah HOS Cokroaminoto 57

Beli dari hasil lelang Negara atas putusan hukum inkracht dan penetapan PN Jakarta Pusat, namun bisa dianulir lewat gugatan di PN Jakarta Selatan.

Rumah HOS Cokroaminotor nomor 57

JAKARTA REVIEW – Dua buah rumah bercat putih di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 57, kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng, Jakarta Pusat masih menjadi objek sengketa dihias berbagai atribut organisasi. Padahal rumah seluas 930 meter persegi itu sudah dibeli oleh PT Sundae Propindo Rekatama (SPR) lewat lelang negara yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Peralihan kepemilikan secara sah dilakukan lantaran PT SPR memenangi hasil penjualan lelang yang diakukan KPKNL. Di mana, lahan ini merupakan hasil perkara yang dikuasai Negara yang telah berkekuatan hukum. Bahkan telah terbit sita eksekusi penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 082/2013.Eks jo No. 251/PDT.G/2000/PN.JKT.PST jo No. 460/PDT/2001/PT.DKI jo No. 2025 K/Pdt/2005 jo No. 273 PK/Pdt/2012 tanggal 03 Juli 2014. Serta berita acara sita eksekusi nomor 082/2013.Eks jo No. 251/PDT.G/2000/PN.JKT.PST jo No. 460/PDT/2001/PT.DKI jo No. 2025 K/Pdt/2005 jo No. 273 PK/Pdt/2012 tanggal 03 Juli 2014.

Kala itu, Itjih Aminah Sutjiadi selaku Direktur PT SPR membeli sebesar Rp 40,055 miliar atas lahan dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 1499/Gondangdia tersebut. Bahkan, PT SPR telah membayar pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunanpada 01 Juni 2016 sebesar Rp. 1.998.750.000. “Sehingga, seluruh kewajibannya terpenuhi,” ungkap Kuasa hukum Itjih; Edy Winjaya.

Edy bercerita, setelah memenangkan lelang tersebut, tiba-tiba H Yamani Budi Prakoso, salah seorang dari PT Saprotan yang sedianya sebagai pemilik lahan dan rumah tersebut  kabarnya menemui Itjih. Yamani–merupakan adik pengusaha Setiawan Djody– meminta menunda proses eksekusi pengosongan lantaran ia berencana membeli kembali objek lelang tersebut. Dan, permintaan ini pun disanggupi Itjih.

Namun lama dinanti, lanjut Edy, justru Yamani tak kunjung menetapi janji.  Tepatnya 18 Mei 2015, Budi justru melakukan pemblokiran terhadap sertifikat  HGB tersebut, tanpa sepengetahuan Itjih.

Edy bercerita, Itjih makin kaget saat meminta proses permohonan eksekusi pengosongan ke PN Jakpus. Namun permintaan ini malah ditolak. Sebab, didapat informasi dari risalah lelang nomor 199/2015 pada Maret 2016, kalau lahan beserta bangunan itu menjadi objek lelang tersebut telah dilakukan sita jaminan oleh PN Jakarta Selatan (Jaksel). Hal ini atas adanya gugatan dengan Nomor Perkara 377/Pdt.G/2015/PN.JktSel yang dilayangkan Yamani.

Merasa tak percaya lalu Itjih mendatangi PN Jaksel. Makin bingung dirinya mendapati kenyataan kalau gugatan itu telah ada putusan tertanggal 10 Maret  2016. Di mana, Yamani menggugat Moniek Sriwidiyatni (rekannyadulu), KPKNL, dan PT SPR. Dalam putusannya, mejelis hakim menganulir peralihan hak oleh PT SPR yang sudah menang lelang sekaligus membayar dalam proses tender yang dilaksanakan oleh KPKNL dan mendapat penetapan PN Jakpus.

Merasa kliennya dirugikan, bahkan tak ada kepastian hukum, Edy mempertanyakan kejanggalan ini. Baginya seperti apa perlindungan dan kepastian terhadap orang atau perusahaan yang membeli lelang oleh KPKNL sebagai pelakasana yang ditugasi Negara?

Menurut Edy, pembelian melewati proses pelelangan itusesuai UU Lelang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 6/KN Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Juga sesuai PMK tentangPejabat Lelang Kelas I sebagaimana dan Peraturan Dirketur Jendral Kekayaan Negara Nomor 03/KN Tahun 2009 tentang Pembagian Tugas pada Kantor dan Pembagian Lingkup/Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Kantor Wilayah VII di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara.“Klien kami sudah sesuai prosedur dan aturan. Apalagi, dalam risalah lelang tidak ada yang mengajukan sanggahan atau verzet. Kalau Yamani kemudian mempermasalahkan harga yang dianggap rendah, kenapa dulu tidak melakukan sanggahan?,” tanyanya.

Edy pun meyakinkan seharusnya ada perlindungan seusai yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 821/K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa pembelian di muka umum melalui kantor lelang adalah pembeli beritikad baik, harus dilindungi UU. “Juga dalam Yurisprudensi MA Nomor 323/K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan, dan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum. Tapi, kenapa putusan PN Jaksel malahberbeda?,” imbuhnya.

Edy menjelaskan, proses lelang ataspenetapan PN Jakpus merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hokum tetap. Imbas lelang lahir dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 PK/Pdt/2012 tanggal 22 November 2012 jo No. 2025 K/Pdt/2005 tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPengadilanTinggi Jakarta Nomor 460/PDT/2001/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2002 joPutusanPengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 251/Pdt.G/2000/PN. Jkt.Pst, tanggal 11 Januari 2001.“Artinyasudahin kracht . Makanya membingungkan putusan PN Jaksel itu,” tunjuknya.

Hal yang paling aneh menurut Edy ternyata kliennya PT SPR yang menjadi tergugat ketiga tak pernah mendapat panggilan secara patut dari PN Jaksel. Setelah Edy menelisik, gugatan maupun surat panggilan sidang, salah alamat. Di mana, dalam gugatan disebutkan hanya PT Sundai PR, dari seharusnya PT Sundae Propindo Rekatama.Dan, entah disengaja atau tidak alamatnya dibuat berbeda. Edy secara gamblang menunjuk dari seharusnya Jalan Pintu Besar nomor 12 RT 001 RW 06, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat namun dirubah dengan alamat Jalan Pintu Besar Selatan nomor 12 RT.01 RW 05 Pinangsia. “Jalannya pintu besar saja, bukan jalan pintu besar dengan tambahan selatan. Dan, RW-nya salah dari seharusnya RW 06 menjadi RW 05.Ini jelas kesalahan besar. Surat undangan pengadilan tak pernah sampai,” imbuhnya.

Atas kesalahan alamat tersebut, Edy menduga pihaknya tak mendapati undangan atau pembelaan sading gugatan Nomor Perkara 377/Pdt.G/2015/PN.JktSel tersebut dengan putusan bertolak belakang. Kala itu, persidangan diketua H Haswadi (yang kini bertugas di Badan Pengawas Mahkamah Agung) dan dua hakim anggota; Achmad Rivai dan I Ketut Tirta. “Klien kami sangat dirugikan, karena tidak pernah menggunakan atau mempertahankan haknya di dalam perkara aquo.Kami sudah melapor ke KY juga MA tapi belum ada tanggapan.Padahal, jelas ini menyalahi aturan dan kode etik hakim. Karena itu kami juga melayangkan banding kePengadilanTinggi Jakarta,” ujarnya.

Bahkan, tersiara kabar dari putusan banding di pengadilan tinggi Jakarta kalau klien Edy sudah kalah. “Kabarnya sih begitu. Tapi belum pasti. Yang jelas ini menandakan tidak adanya kepastian hukum. Kalau begitu saya sekalian sarankan jangan beli lelang yang dilaksanakan oleh negara, seperti lewat KPKNL karena tidak ada kepastian hukum,” urainya kesal.

Menanggapi pemasalahan ini, Juru Bicara MA, Suhadi membenarkan kalau pembeli lelang yang secara sah dan beritikad baik dilindungi oleh hukum.“Pembeli lelang seharusnya dilindungi secara hukum dan UU,” ujarnya.

Ia pun mengaku bingung bagaimana bisa objek perkara yang sama yang sudah incracht bias ada putusan baru. Juga terkait kesalahan pencantuman alamat untuk pemanggilan pihak tergugat “Seharusnya dicek alamat lebih teliti. Kalau diputus itu karena dianggap tidak menghadap biasanya kalau tidak diketahui alamatnya, bukan orangnya maka putusan bisa NO (NietOntvankelijkeVerklaard) atau tidak dapat diterima.Tapi perlu dilihat lagi, dipelajari bagaimana detail putusannya?Apa alasannya?,” tunjuk Suhadi.

 

Tags

Artikel Terkait

Close