HUKUMMEGAPOLITAN

Soal Tindak Mobil Tanpa Garasi, Polda Metro Siap Dukung Pemprov DKI

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana. (detik.com)

Jakarta Review – Polda Metro Jaya siap mendukung Pemprov DKI Jakarta merealisasi aturan kepemilikan garasi sebagai syarat untuk penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Wakapolda Brigjen Pol Suntana menegaskan bahwa kebijakan itu tidak berbenturan dengan peraturan yang ada pada Polri.

“Menurut pandangan kami kebijakan itu dapat direalisasi dan kami siap memback-up,” ujar Suntana usai bertemu Gubernur Djarot Saiful Hidayat di Balaikota DKI Jakarta, (13/9) seperti dikutip poskotanews.com.

Ia menambahkan aturan semacam itu sudah diberlakukan di sejumlah negara, termasuk Jepang. Apalagi DKI Jakarta sudah punya payung hukumnya yakni Perda No 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Pasal 140 perda tersebut menyatakan pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi dan tidak boleh memarkir kendaraan di jalan. “Jadi, aturan tersebut sangat memungkinkan diterapkan. Kami akan membantu Pemprov DKI dari segi penerbitan STNK,” tambahnya. Suntana dan Djarot bertemu untuk menandatangani MoU kerja sama soal pembinaan siswa yang ingin menjadi anggota Polri.

Adapun mekanismenya nanti kemungkinan adalah warga atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat. “Jika tidak ada keterangan dari lurah, tidak akan diterbitkan STNK,” paparnya.

Djarot menambahkan pihaknya sangat optimis dapat merealisasi tersebut dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Polda Metro Jaya. “Oleh karena hubungan kita dengan Polda baik, maka mudah sekali koordinasinya.

“Selain mendukung soal penerbitan STNK, Polda Metro juga berjanji akan membantu penertiban di lapangan,” beber Djarot.

Pelaksanaan razia mungkin bisa dilakukan, terutama pada malam hari. “Karena kita bisa lebih tahu keberadaan mobil yang diparkir di jalanan, berarti pemiliknya tidak punya garasi. Tindakannya adalah pemilik diberi teguran, jika terulang lagi, maka jalan satu-satunya akan diderek dan dikenakan sanksi sesuai aturan denda retribusi,” paparnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close