SOSOK

Lompatan Revolusi Pelayanan Ala PTSP DKI

Kepala BPTSP Jakarta Edi Junaedi Harahap (alif)
Kepala BPTSP Jakarta Edi Junaedi Harahap (alif)

Penyederhanaan dan perbaikan layanan publik oleh BPTSP DKI Jakarta, mulai menuai dampak nyata. Hasilnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia-pun meroket dari 120 pada tahun 2014 menjadi 109 di tahun 2015. Di tahun 2016, lembaga ini ditargetkan bisa mengatrol peringkat Indonesia menjadi 40.

Jakarta Review – Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi Harahap tak pernah mengira, meski baru setahun berdiri lembaga yang dipimpinnya sudah menuai prestasi yang membanggakan berupa Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Padahal masih ada Bandung dan Surabaya yang bisa dibilang pionir karena lebih dulu mendirikan PTSP dibandingkan dengan Jakarta.

Lelaki kelahiran 30 November 1976 ini memang benar. Jakarta memang bukan daerah pertama yang membentuk PTSP. Masih ada Bandung dan Surabaya yang mendahuluinya. Tapi meskipun baru pertama kali menerima pelayanan pada 5 Januari 2015, dalam setahun BPTSP DKI Jakarta, berhasil menerbitkan 4.1 juta pelayanan perizinan dan non perizinan. Lantaran berhasil menerbitan izin sebesar 4,1 juta itulah, BPTSP DKI akhirnya dianugerahi Rekor MURI oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

Pimpinan MURI Jaya Suprana berharap dengan adanya penghargaan ini bisa memacu daerah lain untuk meningkatkan pelayanannya. “Ini suri tauladan yang baik. BPTSP ini bukan hanya memecahkan rekor Indonesia, tapi juga seluruh dunia,” terangnya.

Sebagai perbandingan, PSTP Bandung yang hanya bisa mengurus 26 jenis izin dalam setahun hanya mampu mengeluarkan 26 ribu izin, sementara BKPM Pusat yang operasionalnya sama dengan DKI hanya menerbitkan 17 ribu izin dalam setahun. Jadi kita memang jauh lebih banyak mengeluarkan izin ketimbang mereka, ujar Lulusan STPDN ini kepada Jakarta Review.

Edy bercerita pada awalnya lembaga yang dipimpinnya tidak dibebankan target jumlah perizinan. Istilahnya target awalnya ya jalan dulu sajalah. Tapi Juli 2015, saat dirinya menjadi Kepala BPTSP muncul kepercayaan pada dirinya. Apalagi trennya saat itu dalam 6 bulan pertama kita sudah mencapai 2 juta izin. Nah dengan asumsi itulah kita ditargetkan untuk mencapai minimal 4 juta izin dalam setahun. Target awal ya jalan dulu. Tapi Alhamdulillah nyatanya terlampaui menjadi 4,1 juta izin. Jadi saya benar-benar nggak nyangka. Apalagi dulu banyak sekali orang yang menyangsikan keberadaan BPTSP. Mereka menilai nggak mungkin ada kantor yang bisa mengurus 518 izin. Yang ada kalaupun nanti berjalan akan banyak komplain dan kemudian di pertengahan jalan akhirnya dikembalikan lagi seperti awal, tutur pehobi membaca ini.

BPTSP DKI lanjut Edi kelihatannya memang dibiarkan untuk jalan dulu sambil belajar. Ini karena kita mau cari benchmark nggak ada. Apalagi di Indonesia bahkan di negara manapun dirinya belum bisa menemukan ada kantor seperti kita yang bisa ngurusuin sampai ratusan izin. Silahkan dicek. Kita memang belakangan beroperasi, tapi justru yang belakangan ini yang akan menjadi benchmark tidak hanya untuk daerah lain di Indonesia bahkan juga dunia, karena di negara lainpun nggak ada yang PTSP nya sama dengan kita. Kalaupun ada cuma di Estonia yang hampir mirip bentuknya dengan kita jelasnya.

Kini setelah diberi kepercayaan memimpin BPTSP DKI, Edy berjuang keras mewujudkan visi misi BPTSP DKI untuk menjadi solusi perizinan warga Jakarta.

Dulu saat diluncurkan pertama kali pada Januari 2015, pemohon yang mengurus izin 89 persen diantaranya adalah calo. Nggak ada istilahnya pemohon langsung yang datang, ungkapnya.

Saat dianalisa ternyata masalahnya ada pada terlalu lamanya mengurus dokumen sebuah perizinan.Untuk memperbaikinya, Agustus 2015, kita meluncurkan program one day service di Pasar Minggu. Melalui program ini kami mulai bergerak maju. Calo pun menghilang. Perizinan pun bisa kita tuntaskan hanya dalam waktu 3-4 jam.

Setelah berjalan, lagi kami menemukan fakta masih adanya kelas masyarakat di Jakarta yang waktunya sangat berharga. Kelompok ini hanya punya waktu pada saat makan siang. Nah untuk menjangkau kalngan ini, November tahun lalu, kita luncurkan layanan berikutnya yang kita beri nama Izin drive thru 1 jam. Persis kaya orang makan Centuky. Melalui layanan ini, posisi pemohon dimanapun akan dikejar oleh petugas lapangan yang kami miliki untuk minta tadan tangan. Hasilnya jauh lebih baik, karena dengan jenis layanan izin perizinan bisa beres hanya dalam waktu 1 jam. ODS dan Drive Thru ada pihak yang incharge untuk mengurusnya. Nomer antreannya pun beda. Jadi betul-betul nggak ada calo, cetusnya.

Untuk melengkapinya di Desember 2015, kami mengeluarkan program baru yang diberi nama Izin Online. Melalui izin jenis ini, sementara ini para pemohon bisa mengurus SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Mudah-mudahan kedepan jenis perizinan lain bisa diproses melalui izin online, paparnya.

Kemudian awal tahun ini tepatnya 12 Januari lalu, kami meluncurkan layanan baru yang kita beri nama AJIB atau antar jemput izin bermotor. Yang ini lebih dahsyat lagi karena mereka, pemohon cukup telpon saja. Nanti kemudian ada petugas kami yang mendatangi mereka untuk melakukan verifikasi dokumen. Kalau lengkap, dokumen perizinannya langsung dibawa untuk diproses. Setelah itu kalau sudah jadi, pemohon akan dikabari. Selanjutnya dokumen yang telah selesai diproses pun langsung diantar sesuai dengan keinginan pemohon. Mau diantar kemana, di kantor atau dirumah, itu semua terserah pemohon, tandasnya.

Sudah bisa ditebak, karena masih terbilang baru, animo masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini belum terlalu banyak. Tapi yang menggembirakan trennya meningkat dari hari-kehari. Sejauh ini rata-rata kita layani 15-20 permohonan.

Terakhir untuk melengkapi AJIB dan izin online, pihaknya juga membuat program lain namanya IMB dengan arsitek gratis. Dengan jenis layanan ini masyarakat nggak yang memerlukan jasa arsitek saat membangun rumahnya, nggak perlu lagi mengeluarkan biaya. Semuanya kini gratis karena sudah ditanggung oleh Pemprov DKI. Tenaga arsiteknya-pun siap. Jumlahnya ada 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah DKI.

Harapannya makin banyak masyarakat yang mengurus IMB. Karena ditenggarai salah satu keengganan mengurus IMB besarnya biaya yang harus keluar karena menggunakan jasa arsitek. Kini semua model rumah sudah ada dan bisa dipilih oleh warga yang ingin mengurus IMB. Bayangkan sampai sejauh in, pelayanan yang diberikan Pemprov DKI kepada warganya. Jadi ini sudah total banget. Saya rasa nggak ada kota lain di Indonesia atau negara lain yang menservice warganya setotal Jakarta,paparnya.

Nah semua program tersebut mulai dari ODS, Drive Thru, Izin Online, dan AJIB dibuat semata-mata karena kita ingin menjadi bagian solusi bagi warga Jakarta. selain itu juga menjadi bagian dari strategi kita menembus peringkat 40 dalam kemudahan berbisnis di tahun 2016 ini. Ini sesuai dengan arahan Gubernur yang melarang calo lain dalam mengurus perizinan di Jakarta. Gubernur ingin satu hal. Calo resmi bagi warga Jakarta ya PTSP bukan pihak lain. Harapannya seiring dengan pelayanan yang semakin baik, complain terhadap pelayanan perizinan menjadi minimal.Alhamdullillah jumlah pengaduan perlahan menurun drastis. Dan ini sesuai dengan mimpi kita mewujudkan prinsip zero delay, complain dan servis yang harus baik,ucapnya.

Sempat Merasakan Stagnasi dalam Berkarir

Kepala BPTSP DKI Edy Junaedi Harahap ternyata sempat juga merasakan kebuntuan dalam karirnya sebagai PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Masuk ke DKI sejak tahun 1999 lalu Ayah dua orang anak ini langsung menjadi staf di Kantor Walikota Jakarta Barat. Setelah hampir 3 tahun disana, lulusan STPDN tahun 1999 ini lalu geser ke Kantor Kecamatan Grogol Pertamburan menjadi seksi pelayanan umum sampai tahun 2002. Setahun kemudian tahun 2003, Junaedi diangkat menjadi Sekretaris Camat di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Selanjutnya pada tahun 2004 menjadi Wakil Camat Setiabudi. Saat itu Camatnya Pak Fatahillah yang saat ini menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, ujar Master dari Universitas Satyagama.

Setelah itu selama 6 tahun Junaedi Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung ini ngantor di Kepulauan Seribu. Tiga tahun sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan tiga tahun kemudian sebagai Camat Pulau Seribu Utara. Tadinya saya sempat berfikir akan seumur hidup menghabiskan karir di Kepulauan Seribu, namun karena dirinya sempat menjadi juara Camat berprestasi di tahun 2010 lalu, Junaedi akhirnya pindah ke Balaikota.

Di Balaikota penggemar olahraga renang ini diangkat menjadi Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI pada tahun 2011. Setelah itu dirinya diangkat menjadi Kepala Bidang Teknis BPTSP DKI pada tahun 2014. Saya renang seminggu dua kali. Durasinya 2 jam saja. Berenangnya dekat rumah. Ini rutin saya lakukan karena, kalau nggak gitu, Senennya loyo, jelasnya.

Terhitung 3 Juli 2015, penggemar buku-buku bertemakan current affair terutama yang menyangkut prediksi ekonomi dunia ini, resmi menjabat sebagai Kepala BPTSP DKI Jakarta menggantikan Noor Syamsu. Menemukan passion di lembaga ini, BPTSP melesat menjadi lembaga yang bisa diandalkan untuk memberikan kemudahan perizinan di Ibukota.

Berkat sentuhan midasnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia-pun meningkat dari 120 pada tahun 2014 menjadi 109 di tahun 2015. Penghargaan anugerah dari Museum Rekor MURI pun berhasil direngkuhnya. Tak ayal di tahun 2016, oleh Presiden Joko Widodo, lembaga ini ditargetkan bisa mengatrol peringkat Indonesia menjadi 40.

Atas prestasinya dalam memimpin BPTSP DKI tersebut, Sdy kini banyak diundang untuk tampil sebagai pembicara di berbagai diskusi atau seminar mengenai pelayanan publik. Akhir Januari lalu misalnya, dalam kapasitas sebagai Kepala BPTSP DKI Jakarta, Junaedi sempat diundang sebagai pembicara pada acara diskusi panel yang mengambil tema Pelayanan Publik mengenai Semangat Deregulasi dan Debirokratisasi Kemendag (Saat ini dan rencana kedepan) dan Cerita sukses Pemda mengelola PTSP. Acara tersebut berlangsung di sela-sela Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dan Junaedi tampil menjadi salah satu panelis bersama Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Arlinda.

Terakhir pertengahan Maret lalu Junaedi diundang di acara Percepatan Kemudahan Berusaha dan Launching Searching Data Fidusia, SIUP, dan TDP Online, di Gedung Balai Kartin, Selasa 15/03 yang lalu. Pada acara ini Kementerian Hukum dan HAM juga ingin mendengar langsung bagaimana kiat BPTSP DKI dalam menciptakan kemudahan perizinan usaha di Jakarta.

Menilik prestasinya tersebut, tak heran, lelaki asal Sumatera Utara ini sempat digadang-gadang akan dilamar Ahok menjadi Wakil Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 yang akan datang. Selain Heru, saya kira ada satu lagi yang oke: Edi Junaedi, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tapi, dia terlau muda. Kariernya bagus, 39 tahun sudah (golongan) IVB, demikian penuturan Ahok kepada Perwakilan Teman Ahok yang saat itu mendesaknya untuk segera memutuskan nama Wagub yang akan mendampinginya pada Pilkada yang akan datang. (win)

 

Tags
Close