INTERVIEWSOSOK

Kadek Reza Pradipta Anjasmara, Kabag Legal PT Food Station Tjipinang Jaya

Fokus Pekerjaan Legal adalah Manjaga Kepentingan Hukum Perusahaan

Kepala Bagian Legal PT Food Station Tjipinang Jaya Kadek Reza Pradipta Anjasmara. (dok: Istimewa)

Penataan aset agar bisa berfungsi optimal menjadi fokus utama yang dikerjakan oleh Manajemen PT Food Station Tjipinang Jaya mulai dari jajaran komisaris hingga direksi.

“Singkatnya tidak boleh ada aset yang tidak jelas statusnya di perusahaan,” ujar Kepala Bagian Legal PT Food Station Tjipinang Jaya Kadek Reza Pradipta Anjasmara saat dirinya menerima pesan dari jajaran direksi dan komisaris mengenai pentingnya menajemen aset yang baik sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governence).

Satu demi satu sejumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan diinventarisir dan diperjelas status hukumnya. Salah satu aset yang diinventarisir tersebut adalah status sertifikat lahan kantor yang sudah mati selama 25 tahun. Fakta tersebut tentu mengangetkan untuk manajemen perusahaan.

Tak ingin berpolemik, manajemen lalu bergerak cepat. Bagian legal pun ditugaskan untuk sesegara mungkin mengaktifkan sertifikat tersebut. Tugasnya Cuma satu aktifkan segera sertifikat tersebut agar bisa bermanfaat dan bisa dioptimalisasi oleh perusahaan.

Nah untuk mengetahui secara rinci apa saja yang dilakukan oleh bagian legal dalam mengaktifasi kembali sertifkat lahan yang mati tersebut, Jakarta Review berkesempatan mewawancarai Kepala Bagian Legal PT Food Station Tjipinang Jaya. Pada saat yang sama sejumlah peran strategis lain yang dikerjakan oleh bagian legal untuk menopang kemajuan perusahaan pun banyak dipaparkan oleh Alumnus Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2011 ini.

Berikut petikan wawancaranya :

Sejak kapan bergabung dengan PT Food Station ?

Saya bergabung pada bulan Januari 2015 atau 4 tahun yang lalu. Saat awal masuk saya dipercaya untuk menempati posisi sebagai Kepala Seksi Legal PT Food Station Tjipinang Jaya.

Sebelumnya bekerja dimana, apakah di bagian legal juga tapi bukan diperusahaan ritel atau bagaimana ?

Sebelum menjadi bagian dari keluarga besar PT. Food Station Tjipinang Jaya, saya telah beberapa kali bekerja di berbagai perusahaan antara lain di 2 kantor notaris dan Bank. Semuanya fokus di bagian hukum atau legal.

Apa saja yang menjadi tugas utama dari bagian legal di PT Food Station Tjipinang Jaya ?

Secara umum bagian legal bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan usaha PT Food Station Tjipinang Jaya agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti, memenuhi segala perizinan usaha, mengelola dokumen anggaran dasar perusahaan, menyusun perjanjian kerjasama yang melindungi hak dan kewajiban dari perusahaan dan memberikan pendapat hukum.

Kendala apa saja yang dihadapi oleh bagian legal dalam menjalankan tugas-tugasnya ?

Tidak ada kendala yang berarti dalam menjalankan tugas-tugas Legal, karena masing-masing Divisi/Bagian sangat mensupport atau mendukung kerja bagian legal dengan cara melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian/ pengurusan perizinan.

Tantangan apa yang seringkali dihadapi bagian legal di PT Food Station ?

Tantangan yang dihadapi adalah banyak hal yang perlu dipelajari dan perlu memperkaya pengetahuan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, karena sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selain bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan peraturan mengenai Pemerintah Daerah.

Berapa jumlah SDM di bagian legal ? apakah jumlahnya sudah memadai bersadasarkan beban tugas yang ada atau bagaimana ?

Saat ini Tim Legal terdiri dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Seksi Legal. Untuk kedepannya seiring dengan perkembangan perusahaan, direncanakan kami akan mengusulkan penambahan personil.

Usia PT Food Station sudah 47 tahun tapi aset yang dimilikinya yang demikian luas belum ada sertifikatnya. Bagaimana itu bisa terjadi. Dan apa yang dikerjakan untuk menuntaskan sertifikat tersebut ?

Bahwa sebelumnya sebagian besar lahan yang dikuasai oleh perusahaan, Hak Pakai atas Sertifikat telah berakhir, namun hal ini menjadi salah satu perhatian utama manajemen untuk segera diatasi.

Lalu apa solusi manajemen untuk mengatasinya ?

Segera setelah mengetahui sertifikat yang telah habis jangka waktunya, manajemen segera memberi tugas ke bagian legal untuk segera mengaktifkan kembali sertifikat perusahaan yang telah mati. Dan kami segera menjalankan perintah dari pimpinan tersebut.

Hasilnya bagaimana ?

Sejak September 2018  telah dilakukan perpanjangan (dengan jangka waktu 30 tahun) untuk lahan seluas 117.083 meter persegi dan peningkatan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Jadi ada peningkatan dari yang sebelumnya yang sertifikat hak pakai. Dan sertifikat seluas 117.083 meter persegi tersebut dipecah menjadi 5 sertifikat HGB.

Mengapa sertifikatnya mesti dipecah ?

Salah satu pertimbangannya apabila perusahaan membutuhkan pinjaman sebagai modal kerja, maka tidak seluruh asset perusahaan yang akan diagunkan sebagai jaminan di bank.

Apa konsekuensi dari peningkatan status sertifikat dari hak pakai menjadi hak guna bangunan ?

Tentu saja perubahan ini sangat menguntungkan buat perusahaan. Pasalnya bagi perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas, HGB adalah hak yang paling tinggi. Dan sertifikat HGB ini bisa dijadikan sebagai jaminan (collateral) di Bank apabila perusahaan membutuhkan dana (pinjaman) untuk tambahan modal kerja misalnya.

Berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat lahan tersebut ?

Waktunya tidak terlalu lama dan biaya yang dikeluarkan Rp 1,5 miliar

Sebagai perusahaan yang berkembang demikian pesat, PT Food Station banyak melakukan kerja sama dengan pihak lain. Tentu banyak MoU yang dibuat. Pertanyaannya, jenis MoU apa apa saja yang selama ini banyak dikerjakan bagian legal ?

Sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga Pangan khususnya di DKI Jakarta serta dalam beberapa tahun belakangan, Perusahaan berfokus di bidang perdagangan pangan, sehingga Perjanjian kerjasama lebih banyak mengenai perdagangan Produk Perusahaan baik melalui Perdagangan Modern, Tradisional, maupun E-Commerce. Kemudian perjanjian kerjasama penyediaan produk  dengan Gapoktan di daerah produsen guna menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan.

Semua BUMD DKI saat ini memiliki KSD, apa saja KSD yang menjadi tugas PT Food Station dan bagaimana peran bagian legal dalam membantu penuntasan KSD tersebut ? Khusus bagian legal sendiri apakah memiliki tugas yang menjadi KSD juga ?

KSD Food Station adalah “Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan. Adapun rencana aksinya yaitu Revitalisasi gudang Food Station dan Contract Farming. Adapun peranan Legal yaitu membantu Sekertaris Perusahaan dalam melakukan monitoring setiap minggunya kepada Unit dan/atau Pihak dan/atau Instansi Terkait untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dan menghambat tercapainya Target KSD.

Saat ini apa yang sedang dikerjakan oleh bagian legal dan apa rencana kedepannya?   

Selain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin, saat ini Legal bersama unit terkait sedang melengkapi persyaratan Izin Edar atas Produk Gula dimana PT Food Station Tjipinang Jaya dipercaya untuk melakukan repacking Produk Private Brand.

Kemudian apa lagi ?

Saat ini bersama Kepala Pasar Induk Beras Cipinang dan Tim Perawatan, kami akan mangajukan permohonan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khususnya mengenai adanya rencana jalan untuk kepentingan umum yang akan membelah kawasan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Selanjutnya, saat ini kami juga sedang mengajukan pendaftaran merek air mineral FS untuk melengkapi berbagai produk lain yang juga sudah bermerek FS

Boks

Setia Bekerja di Jalur Hukum

Kadek berfoto bersama Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi dan Sekretaris Perusahaan Suratmin S Wijaya. (dok: Istimewa)

Sejak dinyatakan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2011 dan bekerja sebagai Kepala Bagian Legal PT Food Station , Kadek Reza Pradipta fokus bekerja di bidang hukum.

Pertama kali bekerja pada tahun 2007 hingga tahun 2011, di Kantor Notaris Wayan Nuaja, SH di Denpasar. Di tempat ini Kadek bekerja sambil kuliah.

Setelah kurang lebih 4 tahun bekerja disana, Kadek pindah bekerja di di Kantor Notaris Karin Christiana Basoeki, SH, M.Kn di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya mulai tahun 2013-2014, Kadek berlabuh di BPR Universal.

Baru sejak 2015 Lelaki kelahiran Denpasar 28 November 1989 ini bergabung di PT Food Station Tjipinang Jaya dengan menempati posisi awal sebagai Kepala Seksi Legal. Dan kini Kadek sudah menempati posisi sebagai Kepala Bagian Legal.

Melihat rekam jejak pekerjaan yang dilaluinya, Kadek tampaknya setia bekerja di bidang hukum.

“Tadinya saya memang memilih kuliah di Fakultas Hukum karena ingin bekerja di kantor notaris karena ingin menjadi Notaris dan PPAT. Tapi saat ini saya juga sedang tertarik untuk belajar mengenai manajemen,” tandas Kadek. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close