INTERVIEW

Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta: “Kami Ingin Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Seiring dengan Tingkat Inflasi yang Terkendali”

Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta Trisno Nugroho saat meninjau Jakarta Smart City di Balai Kota DKI. (Istimewa)

Sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KPwBI DKI Jakarta) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD Pangan-nya berbuah manis. Dalam kurun waktu 3 tahun setelah berdiri, TPID DKI berhasil meraih predikat The Best TPID dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun lalu.

“Pencapaian ini sangat luar biasa, dan itu hanya bisa terjadi karena sinergi yang erat antara kami dari KPwBI DKI Jakarta dengan jajaran Pemprov DKI,”kata  Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta Trisno Nugroho kepada Buletin FS.

Menurutnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Anies-Sandi) beserta jajaran SKPD dan BUMD pangan seperti PD Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya sangat concern dengan pengendalian inflasi.

“Komitmen Pemprov DKI terhadap pentingnya pengendalian inflasi membuat kita happy,” ujar Trisno.

Trisno meyakini dengan sinergi yang seperti saat ini, dirinya meyakini, tingkat inflasi Hari Raya Idul Fitri tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Nah untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang akan dilakukan oleh KPwBI DKI Jakarta dengan Pemprov DKI dan BUMD pangan dalam TPID DKI Jakarta, khususnya dalam mengantisipasi gejolak kenaikan harga bahan pokok menjelang Puasa-Lebaran, Senin, 30 April 2018 lalu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KPwBI DKI Jakarta) Trisno Nugroho berkenan menerima Buletin Pasar di kantornya di sekitar Juanda Jakarta Pusat.

Dalam wawancara yang berlangsung sekitar 45 menit, putra asli Cilacap ini memberikan penjelasan tentang sinergi positif yang telah dibangun oleh KPwBI DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta melalui TPID nya.

Berikut petikannya :

Apa arti penting Jakarta dalam perekonomian nasional?

Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat strategis di dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat terlihat dari sumbangsih DKI Jakarta dalam perekonomian nasional yang cukup signifikan, baik dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun inflasi. PDRB DKI Jakarta menyumbang sebesar 17 persen  terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi inflasi, DKI Jakarta juga memiliki kontribusi terbesar dalam inflasi nasional, yaitu mencapai 20,2 persen. Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta menjadi barometer untuk menggambarkan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Size ekonomi yang besar, serta kedudukannya sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan menyebabkan dinamika perkembangan berbagai aktivitas di Jakarta akan berdampak signifikan terhadap dinamika Indonesia secara keseluruhan  (nasional).

Selain terkait dengan indikator makro ekonomi, DKI Jakarta juga kerap kali menjadi proyek percontohan untuk implementasi terobosan-terobosan baru yang sifatnya atau berskala nasional, seperti elektronifikasi, optimalisasi peran BUMD dan pola kerjasama antardaerah, serta berbagai hal lainnya.

Secara umum apa saja peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta selama ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta?

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta didirikan dengan tugas utama sebagai strategic advisor bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KPwBI Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian serta fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang lebih tinggi serta menjaga tingkat inflasi tetap stabil. Advisory yang diberikan oleh KPwBI DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta dapat melalui kajian-kajian terkait tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi yang dimiliki DKI Jakarta. Kajian tersebut disampaikan pada berbagai forum rapat maupun audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta, antara lain Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, maupun rapat perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselenggarakan oleh Bappeda DKI Jakarta.

Di sisi lain, sejalan dengan semangat untuk terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke non tunai serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif (75 persen banked people di 2019), Bank Indonesia mendukung program elektronifikasi transaksi keuangan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa fasilitasi yang telah didukung Bank Indonesia dalam rangka elektronifikasi transaksi keuangan Pemprov antara lain dalam perencanaan dan penggunaan anggaran melalui e-Budgeting, penggunaan Cash Management System untuk efisiensi pengelolaan anggaran, inovasi untuk efisiensi pembayaran pajak (misalkan e-Samsat) , elektronifikasi dalam pengurusan perijinan, serta pilot project peningkatan perolehan pajak melalui OK OTax. Di sektor transportasi, telah dilaksanakan pula fasilitasi untuk elektronifikasi pembayaran BRT Trans Jakarta, parkir elektronik, dan fasilitasi Pilot Project integrasi moda transportasi melalui program OK OTRIP. Selain itu, Bank Indonesia juga mensupport rencana Pemprov DKI Jakarta untuk meluncurkan kartu Jakarta One yang telah diadopsi Bank DKI untuk kemudahan bertransaksi non tunai di obyek wisata, Rusun, PKL dll.

BI DKI Jakarta juga mendukung berkembangnya sektor riil di Jakarta melalui program pengembangan ekonomi lokal (PEL) dan UMKM yang berdaya saing antara lain bagi nelayan dan indsutri makannan olahan di kepulauan Seribu, program urban farming di Rusun dan gang hijau, mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Rusun serta mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui program smart pesantren dan kegiatan Festival Ekonomi Syariah.

Selama beberapa tahun ini, kajian-kajian apa yang diberikan BI Kantor Perwakilan Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta?

Cukup banyak kajian yang telah disampaikan KPwBI Provinsi DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta. Kajian yang disusun dan disampaikan tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang terkait teknis makroekonomi, namun juga hal-hal pendukung lainnya, seperti strategi manajemen stok yang tepat untuk meredam gejolak harga, pentingnya mendorong elektronifikasi dan non-tunai dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah agar lebih transparan, maupun kajian mengenai pentingnya review yang mendalam terhadap peraturan zonasi, agar tidak mematikan para UMKM yang tersebar di DKI Jakarta dan telah lama beroperasi. Semua kajian tersebut ditujukan pada satu tujuan utama, yaitu tetap menjaga dan mendrong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, didukung dengan stabilitas harga melalui tingkat inflasi yang terkendali.

Saat ini seperti apa sinergi BI Kantor Perwakilan Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta (SKPD dan BUMD pangannya)?

Sebagaimana keterangan kami untuk menjawab pertanyaan pada poin 2, sinergi antara KPwBI Provinsi DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta kami wujudkan melalui peran strategic advisor dan menjadi mitra yang sejajar dengan Pemprov DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta serta menjaga stabilitas inflasi. Sinergi tersebut dilakukan dalam bentuk rapat bilateral antara KPwBI Provinsi DKI Jakarta dengan SKPD atau BUMD untuk merumuskan target atau menemukan solusi atas suatu tantangan yang dihadapi, seperti contohnya diskusi intens antara SKPD dan BUMD Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari Bappeda DKI Jakarta, Dinas Perumahan, dan Bank DKI dengan KPwBI Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan formula pelaksanaan Program Rumah DP Nol Rupiah yang efektif serta dengan risiko yang telah terukur.

Di sisi lain, dalam pengendalian inflasi, KPwBI Provinsi DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta juga tergabung dengan Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) yang secara aktif mengidentifikasi, merumuskan, serta menemukan solusi untuk menahan gejolak harga, khususnya harga bahan pangan di DKI Jakarta. Secara rutin, tim teknis dari KPwBI DKI Jakarta serta unsur-unsur TPID lainnya mengadakan rapat setiap minggu untuk membahas stabilitas pasokan dan permasalahan terkait harga pangan. Program TPID DKI Jakarta dalam mengendalikan inflasi juga melibatkan peran aktif BUMD Pangan DKI Jakarta yang terdiri dari PD Dharma Jaya, PT Foodstation Tjipinang Jaya, serta PD Pasar Jaya untuk menjadi pemain utama dalam mengendalikan suplai bahan pangan ke DKI Jakarta.

Pandangan anda terkait sinergi BUMD Pangan DKI selama ini kaitannya dalam mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di DKI?

Saat ini, BUMD pangan DKI Jakarta yang terdiri dari PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya, memiliki berbagai tugas yang salah satunya adalah kestabilan harga pangan. Optimalisasi peran BUMD ini sangat efektif dalam mengendalikan harga pangan di DKI Jakarta.

Para BUMD akan bermain dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, BUMD akan berfokus pada pasokan. Kelancaran pasokan memungkinkan Jakarta melaksanakan stock management pangan dengan baik. Pemenuhan pasokan dilakukan melalui kerjasama pasokan antardaerah, contract farming, serta impor (conditional). Dengan terjun langsung ke daerah produsen, maka rantai pangan yang panjang dapat dipotong, sehingga harga yang sampai ke tingkat konsumen menjadi lebih terkendali. Selain konsumen, petani pun akan diuntungkan juga karena harga beli BUMD lebih baik dibandingkan dengan tengkulak-tengkulak yang ada dan lebih pasti.

Selain dengan daerah produsen, BUMD juga melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan makanan jadi, agar cakupan produk yang dimiliki semakin luas. BUMD pangan ditargetkan untuk dapat menguasai pangsa pasar sampai dengan 30% dari kebutuhan DKI Jakarta dalam beberapa tahun kedepan. BUMD (PT Food Station) juga bekerjasama dengan Bulog untuk dapat menjaga kecukupan stok pangan. Kerjasama akan diperkuat dengan melakukan MoU. Pada tahun lalu, MoU dilakukan untuk mendapatkan kepastian pasokan dalam bentuk standby stock beras sebesar 200.000 ton. MoU tersebut tahun ini akan diperpanjang. Upaya ini semakin memperkuat pasokan di Jakarta.

Di sisi hilir, BUMD memiliki banyak outlet tersendiri, selain juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendekatkan masyarakat kepada sumber pangan dan mendukung keterjangkauan pangan, sehingga masyarakat dapat menikmati produk BUMD dengan kualitas yang baik, namun harga tetap terjangkau atau lebih murah dibandingkan dengan lainnya.

Optimalisasi BUMD pangan sangat penting terhadap pengendalian inflasi khususnya pangan, karena mereka merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk dapat terjun langsung sebagai pemain.

Apakah tingkat inflasi yang sangat baik saat Ramadhan dan Idul Fitri tahun lalu, bisa diulangi tahun ini?

Momen bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri merupakan momen yang selalu menyebabkan inflasi cukup tinggi di DKI Jakarta, karena dorongan permintaan masyarakat yang meningkat. Namun, dengan penanganan yang tepat serta koordinasi yang baik antar-semua pihak dalam TPID DKI Jakarta mampu meredam gejolak harga selama periode tersebut, sehingga tingkat inflasi akan tetap terjaga dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tinggi dari bulan sebelumnya.

Secara tren, rata-rata inflasi bulanan pada bulan ramadhan dan Idul Fitri pada 3 tahun ke belakang sebesar 0,69% (mtm) atau 4,69% (yoy). Secara khusus, rata-rata inflasi bahan makanan pada kedua momen tersebut selama 3 tahun ke belakang sebesar 1,36% (mtm) atau 6,11% (yoy). Bank Indonesia memperkirakan inflasi keseluruhan selama ramadhan dan Idul Fitri tidak akan memiliki deviasi yang cukup lebar dengan rata-rata sebelumnya, yang didukung oleh kesiapan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran stok bahan pangan selama kedua momen tersebut sehingga harga bahan pangan dapat terkendali.

Upaya apa saja yang akan dilakukan KPwBI Provinsi DKI Jakarta untuk mengulangi prestasi tahun lalu tersebut?

KPwBI Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemprov DKI Jakarta dan BUMD pangan yang tergabung dalam TPID DKI Jakarta secara konsisten terus melaksanakan program yang mampu mengendalikan pasokan dan harga komoditas pangan serta terus melakukan inovasi dalam stabilisasi harga pangan di DKI Jakarta sehingga inflasi khususnya volatile food  tetap terjaga. Program-program yang secara konsisten dilaksanakan tersebut merupakan implementasi dari Roadmap TPID yang telah disusun bersama seluruh stakeholder melalui ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, distribusi pangan dan membangun ekspektasi positif masyarakat. Selanjutnya, upaya inovasi lain yang terus dilakukan antara lain membangun manajemen stok pangan, penggunaan tehnologi penyimpanan bahan pangan, perluasan program subsidi pangan Pemprov melalui mekanisme non tunai, peningkatan fitur IPJ dll. Demikian juga berbagai kegiatan manajemen bahan pangan untuk menjamin ketersediaan pasokan menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri serta membangun ekpektasi positif masyarakat selalu dilaksanakan TPID Provinsi DKI Jakarta.

Apa saja yang harus diperbaiki oleh BUMD pangan DKI tersebut dalam upayanya menjaga stabilitas harga bahan pokok di Jakarta?

Secara umum kinerja BUMD pangan DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam kerangka pengendalian inflasi masih belum secara penuh menjalankan model bisnis yang sudah dirancang. Penguasaan pangsa pasar juga belum cukup besar untuk dapat bener-benar memengaruhi harga.

Sektor mana saja yang mesti harus didorong agar perekonomian Jakarta lebih berkembang lagi?

Untuk menentukan sektor mana saja yang perlu didorong agar perekonomian Jakarta lebih berkembang lagi, kita perlu memahami tantangan-tantangan yang dihadapi kota Jakarta sehingga dapat menemukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong perekonomian berdasarkan identifikasi tantangan tersebut.

Bisa dijelaskan tantangan-tantangan tersebut ?

Secara umum, tantangan yang dihadapi kota Jakarta terbagi menjadi tiga hal sebagai berikut. Pertama, tantangan yang memiiki pola musim dan siklus. Tantangan ini antara lain bersumber dari risiko penghematan belanja APBN yang akan berdampak pada melemahnya belanja dan konsumsi pemerintah; tekanan inflasi berupa kenaikan administered prices dan volatile foods; serta investasi swasta yang belum mengalami peningkatan signifikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa hal harus dilakukan, antara lain melakukan optimalisasi belanja APBD sehingga terhindar dari risiko perlambatan konsumsi pemerintah; mengoptimalisasi sinergi antar-BUMD yang bergerak di bidang pangan sehingga penyediaan supply bahan pangan untuk kota Jakarta dapat tetap terjaga; dan optimalisasi Jakarta Investment Center agar dapat menarik minat investasi swasta.

Kedua, tantangan akibat keterbatasan faktor produksi. Lahan untuk industri yang semakin terbatas ditambah dengan kebijakan relokasi industri, keterbatasan pasokan air bersih, serta UMP yang tinggi menyebabkan DKI Jakarta menjadi kurang kompetitif untuk pengembangan industri pengolahan/manufaktur. Hal ini juga nampak dari pangsa sektor industri yang terus menurun dalam struktur PDRB DKI Jakarta. Oleh karena itu untuk mengatasi tantangan tersebut, Jakarta perlu mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yaitu industri kreatif dan pariwisata. Sebagaimana kita ketahui, terdapat dua objek wisata di Jakarta yang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), yaitu Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, ditambah dengan pengelolaan yang tepat dari Pemprov DKI Jakarta, kami percaya bahwa pariwisata dan indutri kreatif dapat terus berkembang karena potensinya yang sangat besar.

Ketiga, hambatan pertumbuhan. Sebagai ibukota negara, daya saing Jakarta cenderung lebih rendah dari kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara, seperti Kuala Lumpur dan Singapura, yang disebabkan karena kemacetan dan banjir yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan kota Jakarta menjadi kota yang berdaya saing tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan percepatan pengembangan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi massal, serta infrastruktur pengendali banjir seperti proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan melakukan normalisasi sungai.

Apakah manfaat perhelatan Asian Games terhadap perekonomian Jakarta?

Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang tentunya akan memberikan efek positif terhadap perekonomian DKI Jakarta. Pembangunan berbagai infrastruktur penunjang seperti velodrome, equestrian, renovasi area GBK, LRT, wisma atlet, dan infrastruktur lainnya telah mendukung tumbuhnya investasi, disertai efek multipliernya. Dari sisi ekspor, gelaran Asian Games 2018 akan mendorong ekspor jasa, yaitu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta, baik itu atlet dan official yang bertanding, maupun para pendukung dan supporter dari berbagai negara. Kedatangan wisman tersebut ke Jakarta tentunya akan mendorong mereka untuk membeli produk khas Jakarta serta jasa-jasa yang ditawarkan di kota Jakarta, sehingga hal tersebut juga akan memberikan dampak positif terhadap lapangan usaha perdagangan. Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus atau pada triwulan III 2018 diperkirakan akan menopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada kisaran 6,4% – 6,8% (yoy), serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta untuk keseluruhan tahun 2018 pada kisaran 6,1% – 6,5% (yoy). (win)

Tags

Artikel Terkait

Close