APPI Rilis Daftar Klub Penunggak Gaji, Hak Ratusan Pesepakbola Indonesia Masih Menggantung
Jelang kickoff Liga Nusantara, APPI ungkap tunggakan gaji klub ke ratusan pesepakbola yang tembus miliaran rupiah. Ini daftarnya.
JAKARTA, jakrev.com – Kickoff Liga Nusantara 2026/2027 yang dijadwalkan bergulir pada 13 November 2026 mendatangkan kabar kurang sedap.
Di tengah persiapan tim meramu strategi terbaiknya, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) kembali mengungkap kabar buruk terkait belum selesainya hak-hak finansial para pemain.
Berdasarkan data dan laporan terbaru yang dirilis APPI per 6 November 2026, sebanyak tujuh klub peserta Liga Nusantara tercatat masih menunggak gaji 114 pemain.
Nilai kewajiban yang belum dibayarkan tersebut jumlahnya sangat fantastis, yakni mencapai hampir Rp5 miliar (sekitar Rp4,45 miliar ditambah USD 13.329).
Tunggakan Meretas Berbagai Kasta dan Mengancam Dapur Pemain
Persoalan hak pemain ini rupanya tak hanya menghinggapi kasta Liga Nusantara. Dalam data komprehensif yang dirilis APPI, borok finansial ini juga merambah hingga kompetisi BRI Super League, Pegadaian Championship, sampai Liga 4.
Di kasta tertinggi Super League, klub sekelas PSM Makassar dan Persija Jakarta masih menyisakan masalah korespondensi serta putusan NDRC (National Dispute Resolution Chamber) Indonesia maupun DRC FIFA dengan total tunggakan mencapai Rp1,165 miliar ditambah USD 34.000 untuk 5 pemain.
Sementara di tingkat Championship, ada empat klub yakni Persiku Kudus, PSBS Biak, PSIS Semarang, dan PSMS Medan, yang menunggak pembayaran 51 pemain dengan angka menyentuh Rp3,93 miliar.
Kondisi yang dialami para pemain ini bukan sekadar urusan berkas atau urusan administrasi di atas kertas. APPI menegaskan bahwa bagi seorang atlet profesional, lapangan hijau adalah tempat dia mencari nafkah utama untuk menyambung hidup keluarga.
“Bagi atlet profesional, sepakbola bukan sekadar olahraga, melainkan profesi dan sumber penghidupan untuk diri sendiri serta keluarga. Penghasilan dari sepakbola digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga persiapan untuk dana pensiun,” tulis APPI dalam rilis resminya yang dikutip jakrev.com dari appi-online.com pada Sabtu (7/11/2026).
Salah satu contoh kasus yang dinilai paling memprihatinkan terjadi pada skuat Sriwijaya FC. Tim asal Palembang tersebut tercatat belum menuntaskan kewajiban pembayaran hak pemain yang menumpuk lintas musim, mulai dari 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, hingga 2025/2026.
Walaupun proses komunikasi terus bergulir, belum ada solusi konkret yang dirasakan para pemain.
Status Klub Bubar Tak Menghapus Kewajiban Finansial
Persoalan menjadi semakin pelit ketika beberapa klub yang memiliki tunggakan besar justru tak lagi aktif berkompetisi atau status operasionalnya tidak jelas.
Tim-tim seperti Persiwa Wamena, Kalteng Putra, Persewar Waropen, dan Persikabo 1973 kini tak lagi merumput di liga, tetapi tanggungan atas gaji pemain masa lalu tetap menumpuk.
APPI menegaskan dengan kukuh bahwa berhentinya operasional klub tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapuskan hak-hak yang seharusnya diterima para pemain.
“Ketidakjelasan status maupun berhentinya operasional klub dan tidak lagi mengikuti kompetisi, tidak seharusnya menghapus kewajiban pemenuhan hak-hak pemain yang timbul. Para pemain tetap berhak memperoleh kepastian atas hak yang telah mereka perjuangkan melalui profesinya,” tegas APPI.
Kendati demikian, APPI tetap memberikan apresiasi bagi manajemen klub yang memiliki iktikad baik dan tanggung jawab tinggi.
Dua klub, yakni Rans Nusantara FC dan Persid Jember, dicatat telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada para pemainnya setelah rilis APPI sebelumnya pada 1 September 2026.
Desakan Verifikasi Ketat dan Solidaritas Antarpemain
Menatap guliran kompetisi baru, APPI mendesak pihak penyelenggara liga dan federasi agar menerapkan pengawasan serta proses verifikasi yang jauh lebih ketat.
Rekam jejak pemenuhan finansial dan kepatuhan klub terhadap kontrak pemain harus dijadikan kriteria utama sebelum memberikan lisensi kelayakan berkompetisi.
Di sisi lain, APPI juga meminta seluruh pesepakbola Tanah Air untuk terus merawat solidaritas dan tidak menganggap keterlambatan gaji sebagai perkara biasa.
“Jangan menganggap tunggakan sebagai hal yang wajar atau konsekuensi yang harus diterima dalam menjalani profesi sebagai pesepakbola. Hak pemain harus dihormati dan dipenuhi,” seru APPI menutup keterangannya, sembari menegaskan kesiapannya untuk terus memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi para pemain di seluruh tingkatan kompetisi.
