Ahok-Djarot Mulai Perang
Jakarta Review – JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama tak dapat menyembunyikan kekesalan terhadap wakilnya, Djarot Syaiful Hidayat yang menurutnya sewenang-wenang memberikan izin mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perhelatan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan 2015.
Ahok berkeyakinan kalau kewenangan untuk memberikan izin apapun hanya ada ditangannya. Dengan tegas Ahok mengatakan, untuk saat ini sampai nanti Wagub tidak berhak memberikan izin. “Wagub tidak bisa mengeluarkan surat izin atas nama Pemprov, yang berhak mengeluarkan izin itu hanya Gubernur,” ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (1/6/2015).
Menurut Ahok, Wagub Djarot di DKI tak ubah kapasitasnya hanya sama dengan Deputi Gubernur. Sebab itu, Ahok menekankan agar politisi PDI Perjuangan itu tidak bertindak sewenang-wenang.
“Apalagi Wagub ini bukan pasangan loh untuk kasus Pak Djarot. Saya yang melantik. Jadi Wagub kasus di DKI sekarang lewat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), dia itu engga besa dengan deputi sebetulnya,” terang Ahok.
Seperti diketahui, sejak dibuka pada, Sabtu (30/5/2015) kemarin pedagang PRJ Senayan mengeluhkan sepinya pengunjung dan matinya listrik di kawasan tersbut. Padahal setiap pedagang dienakan biaya Rp2 juta untuk mendapatkan satu tenda untuk berjualan.
Menanggapi hal tersebut, Ahok merasa tak ada koordinasi dengan bawahannya. “Sudah terlanjur ya sudah. Waktu itu dia (Wagub) enggak ada koordinasi, pas pembukaan wartawan nanya langsung dia bilang dia koordinasi. Sekarang kan pedagang dirugikan,” ujarnya.
Sementara Djarot sang Wakil Gubernur DKI Jakarta meyakini dirinya tidak pernah memberi izin terhadap penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) 2015 di kawasan Parkir Timur Senayan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan dukungan penuh terhadap adanya PRJ 2015 di Senayan pada tahun ini. Penyelenggaraan tersebut pun seyogyanya tidak memerlukan izin karena acaranya berasal dari usulan masyarakat, serta tidak ada biaya bagi para pengunjung yang datang ke sana.
“Masyarakat datang ke tempat kami menyampaikan usulan, niatan untuk membuat Pesta Rakyat Jakarta sebagai kelanjutan di Monas. Sudah rapat, dan itu oke karena dia (menyelenggarakan acara) non (dana) APBD,” sanggah Djarot.
Ia pun bersikeras kalau seharusnya Ahok sudah tahu soal adanya PRJ 2015 di Senayan. Mantan Wali Kota Blitar itu beranggapan sejak usul penyelenggaraan acara tersebut diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. “Jelas (Ahok mengetahui penyelenggaraan PRJ Senayan 2015) karena tembusannya pasti ke Pak Gubernur, dan itu menggunakan lahan Sekretariat Negara. Senayan itu wilayah Sekretariat Negara, mungkin dia sewa di Setneg. Makanya, kami memberikan dukungan penuh, bukan memberi izin,” imbuhnya.(Oki)
