BIROKRASI

Nekad Mudik, ASN Pemprov DKI Bakal Kena Sanksi Hingga

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta –  mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menaati aturan larangan mudik Lebaran 2021. Jika masih nekad melakukan mudik, kata Riza, akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Kita merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi dari Kempan-RB,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Peraturan yang dirujuk Riza adalah Surat Edaran (SE) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19. SE ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo tertanggal 7 April 2021.

Sanksi yang diberikan kepada ASN mudik itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi untuk ASN tersebut antara lain hukuman ringan yang bisa diberikan dalam bentuk teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Kemudian, hukuman disiplin sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Lalu hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Riza menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga akan memperketat pengawasan terhadap seluruh ASN di Jakarta untuk mencegah mereka melakukan mudik lebaran. Dia berharap ASN tetap berada di Jakarta dan melakukan lebaran dan mudik secara virtual atau online.

“Ya pengawasan ASN sudah kita awasi kalau dia pulang kampung kan ketahuan nanti kan jam kerjanya ada batas liburnya jelas kalau melebihi tentu ada sanksi ya sudah diatur sanksinya,” pungkas Riza.

Related Articles

Back to top button