DKI Akui Kartu Jakarta Pintar Bermasalah Sejak Awal
Jakarta Review – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bermasalah sejak awal dicanangkan. Permasalahannya terkait pemberian bantuan dana bagi peserta didik yang tidak tepat sasaran.
“Setelah dilakukan validasi berulang dan diperketat, jumlah penerimanya akan disesuaikan karena ada penerima ganda dan tidak sesuai kategori,” ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono lewat sambungan telepon, Kamis (14/5/2015).
Sebab itu, lanjut Heru, untuk menunjang program bantuan pemerintah untuk peserta didik ada baiknya didukung juga peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan.
“Makanya pembangunan Jakarta ini, harus sama dengan masyarakatnya. Masyarakat harus jujur dong. Kalau sudah terima KJP, harusnya jangan terima double. Ini kan kejujuran,” katanya.
Karena bermasalah, kata mantan Wali Kota Jakarta Utara ini, DKI akan memotong anggaran KJP pada tahun ini sebesar Rp600 miliar, dari total anggaran tahun lalu sebesar Rp3 triliun.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun mengakui bahwa KJP sudah bermasalah sejak awal diterapkan. Sejatinya, kata Ahok, KJP diluncurkan Pemprov DKI untuk membantu pendidikan anak dengan status ekonomi lemah. Namun kenyataannya, program KJP digunakan untuk keperluan lain.
“KJP itu bermasalah sejak awal. Kenapa? Karena orang tua mereka yang ambil duitnya. Makanya jadi tidak efektif,” kata Ahok beberapa waktu lalu.
Agar penyaluran KJP tepat sasaran, Pemprov DKI akan memperlakukan KJP seperti kartu debit yang tak bisa dicairkan. KJP hanya bisa digunakan siswa untuk membeli keperluan sekolah seperti buku dan tas.
“Rp 480 ribu itu tidak bisa ditarik tunai. Hanya bisa membeli perlengkapan sekolah di pameran IKAPI (Ikatan Penerbitan Indonesia). Siswa bisa beli buku pelajaran secara debet di sana,” jelas mantan Bupati Belitung Timur itu. (oki)
