Hadir Kepemimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan, Kanwil DKI Optimistis Percepat Perlindungan Semesta
Jakarta – Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta optimis penetapan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 oleh Presiden Prabowo Subianto akan semakin memperkuat perlindungan program Jamsostek pekerja serta mendorong transformasi kelembagaan secara nasional.
Kepemimpinan baru diharapkan mampu mempercepat tercapainya cakupan perlindungan semesta (universal coverage), meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat tata kelola program Jamsostek di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian menyatakan jajaran wilayah menyambut positif keputusan pemerintah tersebut dan siap menjalankan arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat.
”Pergantian kepemimpinan merupakan momentum untuk mempercepat perluasan perlindungan pekerja, khususnya sektor informal, pekerja mandiri, serta pelaku usaha mikro yang masih membutuhkan akses Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ungkap Deny.
Menurut Deny Kanwil DKI Jakarta akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, komunitas pekerja, serta berbagai pemangku kepentingan guna mendukung target peningkatan kepesertaan dan kepatuhan iuran. Selain itu, Deny menyebut penguatan layanan digital, percepatan proses klaim, serta peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada peserta menjadi fokus utama agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.
Deny berharap kepemimpinan baru mampu memperkokoh kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan melalui tata kelola yang transparan dan profesional sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan dana jaminan sosial.
”Kami optimistis dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, perlindungan pekerja di DKI Jakarta maupun nasional dapat semakin luas sehingga turut memperkuat ketahanan sosial ekonomi pekerja sekaligus keluarganya,” cetus Deny.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan susunan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas serta Direksi untuk masa jabatan 2026–2031 yang efektif berlaku mulai 19 Februari 2026. Pelantikan jajaran baru dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Presiden.
Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menegaskan jaminan sosial merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif berarti mampu keluar dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan itu merupakan esensi pemberdayaan masyarakat,” kata Muhaimin.
Muhaimin menambahkan pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan, tetapi juga membangun ketahanan sosial, daya saing ekonomi, serta rasa aman dari berbagai risiko yang dapat menurunkan kesejahteraan.
Dirinya juga menyebut BPJS Ketenagakerjaan memiliki posisi strategis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarga dari risiko kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga kematian yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial ekonomi.
“Perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi fondasi penting agar masyarakat tetap terlindungi dan mampu menjaga keberlanjutan kesejahteraan,” ujar Muhaimin.
Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi untuk menghadirkan hunian sewa terjangkau bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan pekerja.
Dalam keputusan tersebut, Presiden juga menetapkan pimpinan Dewan Pengawas baru dari unsur pekerja serta anggota dari unsur pemerintah, pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat untuk periode 2026–2031.
Pada jajaran Direksi, Presiden menunjuk Direktur Utama baru, Saiful Hidayat, yang akan didampingi sejumlah direktur membidangi perencanaan strategis dan teknologi informasi, sumber daya manusia dan umum, kepesertaan, pelayanan, pengembangan investasi, serta keuangan.
Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah sekaligus menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C: Coverage, Care, dan Credibility.
“Prioritas utama adalah memperluas kepesertaan secara terstruktur karena masih banyak pekerja, terutama sektor informal dan pekerja migran, yang belum terlindungi,” kata Saiful.
Saiful menjelaskan perluasan tersebut akan dilakukan melalui percepatan akuisisi peserta baru, optimalisasi kanal distribusi, kolaborasi ekosistem, serta penguatan kepatuhan iuran agar perlindungan berjalan berkelanjutan. Pada aspek layanan, Saiful menekankan penguatan kualitas pelayanan berbasis inovasi dan transformasi digital.
“Pelayanan harus lebih cepat, mudah, transparan, dan benar-benar dirasakan sebagai kehadiran negara bagi pekerja dan keluarga,” ujar Saiful.
Fokus implementasi mencakup percepatan proses klaim, penguatan manfaat program termasuk layanan tambahan perumahan, serta pembangunan pengalaman layanan digital terpadu dari awal hingga akhir.
Sementara pada aspek tata kelola, Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kredibilitas melalui integrasi data, proses yang akuntabel, serta kolaborasi strategis dengan para pemangku kepentingan.
“Penguatan kredibilitas data, proses, kepatuhan, dan kolaborasi diharapkan meningkatkan kepercayaan pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat,” kata Saiful Hidayat.
Ia optimistis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pengawasan Dewan Pengawas, BPJS Ketenagakerjaan akan semakin profesional, terpercaya, dan mampu memperkuat ketahanan sosial ekonomi nasional secara berkelanjutan.
