HUKUM

BPK Temukan DKI Masih Bayar Gaji Pegawai yang Sudah Meninggal

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada tahun anggaran 2020 senilai Rp 862.783.587,00. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada tahun anggaran 2020 senilai Rp 862.783.587,00. Hal ini berdasarkan hasil temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.

Kelebihan ini terjadi karena Pemprov DKI masih membayar gaji dan tunjangan pegawai yang seharusnya sudah tidak menerimanya pada tahun anggaran 2020, seperti pegawai yang sudah pensiun hingga yang sudah meninggal dunia.

“Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp 862.783.587,00,” tulis LHP BPK seperti dikutip Beritasatu.com, Jumat (6/8/2021).

Dalam LHP BPK tersebut, disebutkan 103 pegawai dari 19 organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi DKI Jakarta yang masih mendapat gaji dan tunjangan. Berikuti ini adalah rinciannya, pertama, satu pegawai yang sudah pensiun per 1 Januari 2020 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetapi masih menerima gaji senilai Rp6,334.300,00.

Kedua, 12 pegawai pensiun atas permintaan sendiri atau APS yang masih menerima gaji. Mereka berasal dari enam OPD yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Total keseluruhan gaji yang mereka terima sebanyak Rp 154.979.500,00.

Ketiga, 57 pegawai wafat yang masih menerima gaji/TKD/TPP. Mereka berasal dari 7 OPD, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Parekraf, DPMPTSP, Dinas Gulkarmat, Disnakertrans, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Admnistrasi Jakarta Barat. Total keseluruhan gaji dan TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut senilai Rp352.919.562,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai wafat tersebut telah dilakukan pengembalian senilai Rp17.095.000,00 dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai.

Keempat, 31 pegawai melaksankan tugas belajar namun masih menerima TKD/TPP. Mereka berasal dari 8 OPD, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), Dinas Kesehatan, DPMTPSP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Sekretariat Daerah dan Bappeda. Total keseluruhan TKD/TPP yang diterima kepada pegawai yang melaksankan tugas belajar tersebut senilai Rp344.629.057,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan pengembalian senilai Rp54.819.889,00 dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai.

Kelima, pegawai terkena hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan dikenai sanksi pemotongan TKD/TPP sebesar 20 persen selama dua bulan. Namun terdapat dua pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD/TPP penuh, pegawai pada Kelurahan Karet Tengsin dan pegawai pada Kelurahan Petamburan. Kelebihan pembayaran TKD/TPP ini totalnya Rp 3.921.168,00.

BPK menegaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut BPK, kelebihan pembayaran tersebut disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, pejabat pengelola Kepegawaian Dinas Pendidikan tidak melakukan verifikasi daftar gaji dan TKD bagi PNS dan calon PNS yang berhak untuk menerima gaji dan dan/atau TKD/TPP pada bulan berjalan.

Kedua, pejabat pengelola kepegawaian pada 19 OPD yang disebutkan tidak segera melaporkan perubahaan data atas pegawai meninggal, pensiun karena mencapai BUP, pensiun atas permintaan sendiri dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Ketiga, petugas pemuktahiran data pada BKD kurang cermat dalam melakukan input perubahan data pada aplikasi Sistem Infromasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Jawaban Pemprov DKI Jakarta

Dalam LPH BPK tersebut, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan respons dan menjawab sejumlah temuan dari BPK atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP. Pertama, pegawai pensiun yang masih menerima gaji pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyicil pengembalian gaji tersebut dengan pemotonyan gaji pensiun tiap bulan.

Kedua, kelebihan gaji pada pegawai yang pensiun APS, pada umumnya dikarenakan listring gaji terbit sebelum SK pensiun terbit, untuk penngembalian kelebihan tersebut telah ditetapkan utang pada SKPP dan dicicil tiap bulan melalui pemotongan gaji pensiun. Ketiga, untuk menghindari keterlambatan dalam pemutusan gaji pegawai yang meninggal, Dinas Kesehatan akan terus mengingatkan UKPD untuk tidak menunda dalam melaporkan pemutusan gaji pegawai meninggal tanpa menunggu kepengurusan pensiun pegawai meninggal, sehingga tidak terjadi kembali pegawai meninggal masih menerima gaji.

Keempat, kelebihan TPP atas pegawai tugas belajar yang belum mengembalikan, telah ditagihkan dan akan segera disetorkan ke Kas Daerah. Kelima, pepawai pada Kantor Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administresi Jakarta Pusat yang terkena hukum disiplin tidak dipotong dalam penerimaan TKD/TPP Tahun 2020 senilai Rp.3.921.168,00, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat akan meninnklanjuti dan segea menyetor ke Kas Daerah.

Keenam, Dinas Pendidikan akan melakukan update perubahan data pegawai tersebut secara berkala dengan surat pelaporan dari tiap Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pendidikan wilayah per minggu dan surat laporan secara elektronik kepada Dinas Pendidikan, kemudian dilaporkan kepada BKD. Ketujuh, Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi daftar gaji dan tunjangan kinerja daerah bagi PNS dan calon PNS setiap bulannya setelah penyaluran gaji dan TKD pegawai serta melaporkan perubahan datanya kepada Kepala BKD.

Rekomendasi BPK untuk Gubernur Anies Baswedan

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan pejabat pengelola kepegawaian supaya melakukan verifikasi daftar gaji dan TKD bagi PNS dan Calon PNS yang berhak menerima gaji dan/atau TKDTPP pada bulan berjalan. Gubernur Anies juga diminta mendorong Kepala BKD untuk menginstruksikan pejabat pengeloia kepegawaian pada 19 OPD yang disebutkan untuk segera melaporkan perubahan data atas pegawai meninggal, pensiun karena mencapai BUP, pensiun atas permintaan sendiri dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

Selain itu, Gubernur Anies segera memerintahkan Kepala BKD untuk melakukan pengembangan dan perbaikan SIMPEG agar memudahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian di setiap OPD segera melaporkan perubahan atas data pegawai dan memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menagihkan kelebihan pembayaran belanja pegawai scnilai Rp862.783.587,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Dalam LHP BPK tersebut, juga dinyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyetor ke Kas Daerah senilai Rp 200.981.807,00 atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai. Dengan demikian, masih terdapat terdapat kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP senilai Rp 661.801.780,00 dari Rp 862.783.587,00 sesuai temuan BPK.

Related Articles

Back to top button