HUKUMMEGAPOLITAN

Diduga Palsukan Dokumen, Kepala Panitera PN Tangerang dilaporkan ke Polres Metro Tanggerang Kota

Suasana sidang di PN Tanggerang. (dok: win/jakrev.com)

Jakarta Review, Tanggerang – Diduga melakukan pemalsuan surat pada halaman terakhir salinan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 597/Pid/2018, Kepala Panitera Pengadilan Negeri (PN) Tanggerang dilaporkan ke Polres Metro Tanggerang Kota oleh kuasa hukum Sriwitan Lee, Robert Sirait, SH.

Tak hanya itu, di waktu yang sama, Robert juga melaporkan dugaan membuat dan mempergunakan surat palsu berupa Gugatan serta kepemilikan KTP lebih dari satu yang dilakukan oleh Ng Min Hong alias Minanto Wiyono.

Laporan diterima petugas Polres Metro Tanggerang Kota pada pukul 17.30 WIB tertanggal (4/3). Atas laporan tersebut, Polres Metro Tanggerang kemudian menerbitkan 2 Tanda Buti Laporan Polisi. Pertama (TBL/B/204/III/2020/PMJ/Restro Tanggerang Kota) dengan terlapor Y dkk dan yang kedua (TBL/B/205/III/2020/PMJ/Restro Tanggerang Kota) dengan terlapor Ng Min Hong alias Minanto Wiyono.

Robert melaporkan oknum PN Tanggerang tersebut karena adanya dugaan pemalsuan surat atau dokumen negara yang mekanisme pengiriman dan keterangan pada catatan akhir salinan putusan MA dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku, sehingga merugikan kliennya.

”Laporan ke Polres Metro Tangerang Kota sudah kami buat pada Rabu (4/3/2020) petang lalu”, ujar Robert bersama rekannya Antoni Sitanggang, SH.

Semestinya, kata Robert, salinan putusan kasasi MA diterima oleh kuasa hukum setelah ada permintaan secara tertulis. Namun yang terjadi salinan putusan tersebut dikirim oleh satpam ke rumah kliennya, dengan ungkapan atas permintaan lisan dari dirinya sebagai kuasa hukum.

Padahal, kata Robert, dirinya sama sekali tidak pernah meminta salinan putusan tersebut. Dan kalaupun itu benar, seharusnya salinan putusan tersebut dikirim kepadanya.

”Ya kalaupun itu benar, seharusnya salinan putusan dikirim ke kami dong. Ini Relaas Pemberitahuan Putusan saja belum ada, kok salinan putusan sudah “berkeliaran kemana-mana!!!” Ini dokumen negara loh. Jangan-jangan dicuri dari dalam nih,” terang Robert.

Dikatakan Robert, dugaan pemalsuan dokumen tersebut diduga karena adanya kerja sama antara oknum PN Tangerang dengan oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Hal ini terbukti dengan surat pernyataan dari CWU seorang pegawai honorer di PN Tangerang.

Dalam surat tertanggal 26 Februari 2020 di atas materai, CWU mengaku membuat sendiri salinan putusan kasasi karena disuruh oleh oknum jaksa, tanpa sepengetahuan atasannya. Setelah memalsukan paraf atasan, kemudian diajukan ke Panitera PN Tangerang untuk ditanda tangani dan berhasil.

Yang menarik dari semua ini, kata Robert, Kepala Panitera PN Tangerang dengan mudahnya menandatangani salinan putusan kasasi MA tanpa meneliti terlebih dahulu.

“Ternyata ada oknum kejaksaan yang intervensi ke Pengadilan. Ini diakui oleh oknum pengadilan. Jadi kongkalingkong mafia yang mengintervensi pengadilan ini yang akan kami bongkar,” tegas Robert.

Berawal dari sengketa Perdata

Tanda Bukti Laporan Kepolisian. (dok: Istimewa)

Sekedar informasi bermula dari sengeta batas tanah antara Sriwitin Lee (klien kami) dengan Minanto Wiyono. Dalam prosesnya, gugatan klien kami menang pada tingkat pertama, sehingga Minanto Wiyono mengajukan banding dan hingga saat ini putusan banding belum pernah diterima oleh pihak Robert, bahkan Relaas Pemberitahuan Putusan Banding pun belum pernah diterimanya.

“Persoalannya proses perlawanan hukum tersebut dipelintir oleh oknum tertentu, sehingga kilen kami kemudian dipidanakan dan pada tingkat pertama diputus bebas, akan tetapi dalam putusan kasasi diputus hukuman percobaan selama satu tahun,” ujar Robert.

Yang lebih aneh dalam perkara ini, mengingat kasusnya berupa sengketa batas tanah, seharusnya perkara perdata diputus lebih dahulu tentang kepemilikan tanah, akan tetapi sebaliknya justru perkara pidana diputus lebih dahulu dan klien kami dinyatakan bersalah dengan pertimbangan hukum keperdataan. Padahal bukti kepemilikan tanah klien kami berupa SHM dan 2 buah AJB jauh lebih tua dibandingkan SHM Minanto Wiyono, sama sekali tidak dipertimbangkan.

“Apakah mungkin bukti kepemilikan klien kami yang jauh lebih tua, dapat menimpa bukti kepemilikan Minanti Wiyono yang terbit kemudian,” tanya Robert

Bahkan pada saat proses kasasi masih berlangsung di MA dimana pemberitahuan dan salinan putusan belum kami diterima, pelapor atas nama Minanto Wiyono mengajukan gugatan perdata di PN Tangerang. Namun uniknya dalam gugatannya Minanto Wiyono menggunakan nama lain, yaitu Ng Min Hong, sehingga dipertanyakan oleh Tergugat.

Disinilah blunder terjadi. Sesuai peraturan MA, ketika gugatan didaftarkan ke pengadilan, tugas penitera memeriksa identitas Penggugat. Oleh karena identitas Penggugat hingga diajukannya gugatan itu terdapat 3 KTP, maka kami bersurat secara resmi kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Lalu dijawab bahwa ketiga KTP ini berbeda. Bahkan KTP prinsipal yang dicantumkan dalam gugatan secara tegas dinyatakan Disdukcapil DKI Jakarta tidak terdaftar.

“Dalam eksepsi kami sudah mempersoalkan ketidakjelasan identitas prinsipal Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam gugatannya. Apalagi dalam proses persidangan, kami kembali menemukan 2 identitas lainnya milik Pengugat, sehingga identitas Penggugat menjadi 5,” jelas Robert.

Dalam proses persidangan, sudah 3 kali sidang kuasa hukum Tergugat meminta kepada Majelus agar identitas Penggugat yang tertera di gugatan diperlihatkan dipersidangan, akan tetapi kuasa hujum Penggugat kembali tidak dapat menunjukan identitas kliennya. Mereka hanya janji-janji saja untuk menunjukan KTP kliennya di persidangan, akan tetapi hingga dinaikkannya berita ini, identitas Penggugat sama sekali tidak dapat diperlihatkan fengan alasan yang tidak jelas.

Berdasarkan fakta ini seharusnya apabila Panitera PN Tangerang menjalankan tugasnya sesuai aturan dengan meminta fotocopy identitas Penggugat dan ternyata tidak ada, maka sedari awal pengadilan harus menolak gugatan tersebut, jelas Robert.

Adapun Majelis Hakim yang diketuai Sucipto SH telah memerintahkan kuasa hukum penggugat untuk menunjukkan identitas kliennya pada sidang selanjutnya.

“Tolong ya pengadilan ini bukan untuk main-main. Jadi tolong diserahkan saja identitas klien anda. Justru kalau nggak diserahkan, nanti ada tanda tanya ada apa dengan semua ini. Apalagi sekarang sudah era digital jadi nggak usah pusing-pusing untuk menghadirkan klien anda. Cukup kirimkan file KTP kilen anda melalui aplikasi whats app yang kemudian dicetak dan bawa ke ruang persidangan,” ujar Sucipto.

Upaya Halangi PK

Sejatinya lanjut Robert, pihaknya sedang berupaya mempersiapkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi kliennya. Namun, pihaknya menduga ada kesengajaan yang patut diduga dilakukan oleh lawan kami untuk mengirimkan salinan putusan yang seolah-olah resmi untuk menghabiskan tenggang waktu pengajuan PK, sehingga kami nggak bisa lagi mengajukan PK.

Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan PK adalah 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Memang putusan kasasi sudah incraht, tapi kami masih punya kesempatan untuk mengajukan PK. Jadi kami lihat ada kesengajaan yang patut diduga dilakukan oleh lawan kami untuk mengirimkan salinan putusan yang seolah-olah resmi untuk menghabiskan tenggang waktu pengajuan PK, sehingga kami tidak bisa lagi mengajukan PK. Inilah pangkal masalahnya. Jadi patut diduga adanya kekuatan terselubung atau sponsor yang bermain dibalik terbitnya “salinan putusan palsu” ini, tandas Robert. (win)

Tags
Close