HUKUM

KAMAK Desak KPK Tidak Tebang Pilih Tuntaskan Korupsi Proyek Transmisi PLN 500 KV Sumatera Paket 2 Perawang -Peranap

Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK) pada Selasa, 28 Juli 2020 kembali berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK) pada Selasa, 28 Juli 2020 kembali berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Aksi demo mahasiswa yang kelima dalam dua minggu terakhir ini mendesak KPK segera menetapkan tersangka korupsi pada Proyek  Pengadaan Material Transmisi PLN 500 kV Sumatera Paket 2 Perawang – Peranap (Riau) yang merugikan negara sekitar Rp. 190 miliar.

Menurut Korlap Kamak Usra Walulung dugaan korupsi oleh oknum PT Waskita Karya – PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) yang terjadi pada akhir Desember 2015 hingga April 2016 itu sudah dilaporkan ke KPK, Presiden, Kejaksaan, Bareskrim dan BPK oleh berbagai kalangan termasuk IPW (Independent Police Watch), JAP (Jaringan Advokat Publik (JAP) dan lain-lain sejak awal tahun 2020.

Namun hingga kini KPK dinilai bersikap tebang pilih, khususnya terkait korupsi BUMN PT Waskita Karya. KPK diketahui telah menyidik 14 kasus korupsi di PT Waskita Karya yang bermodus penunjukan subkontraktor fiktif. Dari 14 kasus korupsi itu kerugian negara ditaksir sekitar Rp. 180 miliar. Tiga oknum pejabat PT Waskita Karya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dugaan korupsi PT Waskita Karya yang berkolusi dengan PT Duta Cipta Pakarperkasa pada proyek pengadaan Transmisi PLN 500 kV Sumatera Paket 2 Perawang-Peranap merugikan negara Rp 190 miliar bermodus penggelembungan nilai proyek dari Rp. 404 miliar menjadi Rp. 1.045 miliar atau mark up hampir 300%. Melalui mark up nilai proyek ini, oknum PT Waskita Karya antara lain RD, I dan PYR meraup uang korupsi lebih Rp 100 miliar dalam bentuk pengembalian kelebihan uang muka dari DCP.

Berdasarkan penelitian KAMAK, PT DCP mitra atau subkontraktor yang ditunjuk PT Waskita tanpa melalui tender/lelang adalah perusahaan abal-abal. Sejak Februari 2020 lalu DCP sudah dinyatakan pailit oleh PN Surabaya. Diduga pemailitan DCP sudah diskenariokan sejak awal untuk menutup jejak korupsi dan pencucian uang serta mengelak dari tanggung jawab hukum. Direktur sekaligus pemilik DCP, Johanes Erwin Sendjaja banyak dilaporkan ke polisi dan diseret ke depan pengadilan atas dakwaan penipuan.

Berdasarkan data dan bukti, KAMAK menyimpulkan korupsi dan kolusi PT Waskita Karya – PT Duta Cipta Pakarperkasa ini bukan kejahatan biasa, melainkan korupsi luar biasa karena direncanakan matang sejak awal oleh oknum PT Waskita Karya dan DCP, termasuk cara-cara kotor untuk menutupi korupsi dan menghapus jejak pencucian uang.

Dilihat dari besarnya kerugian negara minimal Rp. 190 miliar, bukti kejahatan yang lengkap dan sudah dilaporkan sejak awal 2020 lalu kepada KPK, KAMAK menuntut KPK segera menyeret para koruptor Proyek Pengadaan Material Transmisi PLN 500 kV Sumatera Paket 2 ke pengadilan. (win)

Tags
Close