HUKUM

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak: Negara Harus Hadir Pastikan Konsumen Jemaah Umrah Mendapatkan Haknya

Pemerintah Perlu Melindungi Hak Jemaah First Travel

Jakarta Review – Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak meminta pemerintah atas nama negara hadir memberikan rasa keadilan terhadap kasus penipuan jemaah umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Dia meyakini, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir di situs MA pada Jumat pekan lalu memutuskan  menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara malah merugikan para Jemaah yang notabene sebagai konsumen. Karenanya, negara perlu hadir menjamin konsumen Jemaah mendapatkan haknya yang dirugikan.

Rolas mengungkapkan, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA)Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir di situs MA pada Jumat pekan lalu memutuskan  menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara. Hal ini baginya bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Negara.

“Seharusnya negara hadir melindungi konsumen memberikan rasa keadilan,” sebutnya dalam rilis yang diterima, Sabtu (23/11/2019).

Terlebih, lanjutnya, ada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebutkan agar uang jemaah harus dikembalikan seluruhnya atau diberangkatkan.”BPKN sudah melakukan rekomendasi kepada mentri agama tahun 2016 tentang pelaksanaan perlindungan jemaah umrah,” tutur advokat yang telah lima kali memenangkan gugatan terhadap Lion Air atas aksi penelantaran konsumen ini.

Lelaki yang sedang menyelesaikan gelar doktor bidang hukum terkait perlindungan konsumen dari Universitas Trisakti Jakarta ini pun meminta pemerintah tidak bisa menutup mata dari masukan masyarakat yang bersifat masif. Rolas pun mengapresiasi langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menunda lelang aset First Travel dan mentatakan mengupayakan langkah hukum dalam peninjauan kembali (PK).

“Transparansi kasus travel seharusnya disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntanbilitas,” jelasnya.

Tokoh perlindungan konsumen ini pun meminta pemerintah atas nama negara agar  memberikan rasa keadilan, rasa aman dan nyaman, sekaligus dilindungi secara hukum kepada konsumen calon jemaah agar hak-hak hukumnya terpenuhi. “Harapan BPKN agar memilihkan hak konsumen melalui pemgembalian uang jemaah yang gagal berangkat atau mencarikan solusi agar jemaah diberangkatkan,” serunya.

Rolas Sitinjak (kiri) bersama Presiden Joko Widodo/foto: istimewa

Rolas bercerita, ada dua kasus meledak tahun 2017. Selain penipuan yang dilakukan First Travel, ada pula PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours. Atas kedua kasus besar ini, pemerintah lalu aktif mengupayakan perlindungan konsumen. Alhasil, pada 7 Mei 2018 lahir perjanjian bersama antara BPKN, Kapolri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Ibadah Umrah.

“Karena itu, implementasi perlu dibuktikan dalam kasus First Travel ini,” tukasnya.

Perlu diketahui, First Travel terbukti melakukan penipuan perjalanan umrah dan tindak pidana pencucian uang dari uang setoran calon jemaah umrah yang mencapai mencapai Rp 905 miliar yang terbukti mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 orang calon jemaah. “Korban jemaah ini perlu diperhatikan, apalagi kebanyakan adalah masyarakat kecil yang menyisihkan uangnya dari hasil tabungan selama bertahun-tahun,” tutupnya. (ndri)

Tags

Artikel Terkait

Close