MEGAPOLITAN

KADIN DKI sebut Kenaikan UMP dan BPJS Kesehatan Bebani Pebisnis Jakarta

Ketua Umum KADIN DKI akarta Hj Diana Dewi beserta rombongan saat menggelar kunjungan ke fasilitas produksi dan pergudangan milik PT Food Station Tjipinang Jaya. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Hj Diana Dewi, SE mengatakan kenaikan UMP dan iuran BPJS Kesehatan yang bersamaan pada tahun 2020 akan membebani pelaku usaha di Provinsi DKI Jakarta karena sebagian besar pelaku usaha di Jakarta (96%) adalah golongan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Semua kenaikan, baik UMP maupun BPJS Kesehatan akan menjadi beban pengusaha. Padahal situasi bisnis saat ini sangatlah berat karena krisis perekonomian global masih berlanjut. Selain waktunya yang kurang tepat, kenaikannya seharusnya tidak sampai 100 persen,” ujar Diana dalam keterangan resminya yang diterima Jakarta Review, Rabu, 6 November 2019.

Seperti telah diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menepatkan UMP DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp.4.276.335 atau naik sebesar Rp.335.776 (8,51%) dari UMP tahun 2019 sebesar Rp3.940.000

Demikian juga BPJS telah mengumumkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000, dari sebelumnya Rp 80.000, kelas 2 yang sebelumnya Rp 51.000 naik menjadi Rp 110.000 dan kelas 3 yang sebelumnya Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Bagi perusahaan yang padat teknologi, kenaikan iuran tersebut tidak memberatkan. Namun untuk perusahaan yang padat karya, yang mempekerjakan banyak karyawan, kenaikan iuran BPJS tersebut tentu akan sangat memberatkan.

“Untuk itu, perlu kebijakan khusus atau kenaikannya dikurangi, atau rujukan RS nya dibatasi, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha. Kalau dipaksakan kami khawatir nanti banyak industri yang pindah dari Indonesia, karena sanksi yang tidak mengikuti BPJS Kesehatan cukup berat,” ungkap Diana.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup realistis serta sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Bagi perusahaan yang kondisinya sehat, kenaikan upah tersebut sudah cukup memadai karena dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KLH), besarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai PP No.78/2015,” terang Diana.

Formulasi kenaikan UMP dengan menggunakan PP No.78/2015 tersebut pada dasarnya dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha, sehingga perusahaan dapat memastikan berapa harus menggeluarkan anggaran untuk pekerja mereka.

Namun bagi perusahaan yang kurang sehat, terutama perusahaan-perusahaan yang terkena dampak perang dagang antara China – AS, kenaikan UMP-nya dapat dibicarakan antara perusahaan, wakil pekerja dan instansi pemerintah.

“Melalui musyawarah Tri Partit (Pekerja, Pengusaha dan Instansi Pemerintah) diharapkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Perusahaan tetap eksis dan karyawan tetap bisa bekerja dengan baik,” ujar Diana.

Menurut Diana dampak krisis ekonomi global menyusul terjadinya perang dagang antara China-AS terdapat beberapa industri yang makin lemah penjualannya seperti: industri otomotif, teknologi komputer, agrikultur serta tekstil dan produk tekstil.

Maka dari itu, dia melanjutkan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersifat padat karya seperti garmen, makanan, dan lain-lain juga akan keberatan. Kenaikan UMP bagi dunia usaha pengaruhnya cukup besar karena porsi pekerja dalam biaya produksi cukup signifikan. Terlebih lagi salam situasi perekonomian global yang penuh dengan ketidakastian.

Dalam satu tahun terakhir sudah sudah banyak industri yang mem-PHK-kan karyawannya karena pasar terus melesu. Sudah berang tentu kenaikan UMP akan menambah beban biaya produksi barang dan jasa, karena rata-rata biaya SDM dalam proses produksi mencapai sekitar 17%. Akibatnya harga barag juga dituntut naik. Sementara bila harga barang/jasa  dinaikkan dampaknya barang dan jasa tidak laku di pasaran.

Untuk menghindari terjadinya PHK massal dan berpindahnya kegiatan usaha dari DKI Jakarta serta menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta, disarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menerbitkan kebijakan tambahan agar kegiatan usaha di DKI Jakarta yang mayoritas UMKM (96%) tetap eksis dan tumbuh dengan baik.

KADIN DKI Jakarta akan menyampaikan usulan kepada Pemprov DKI Jakarta agar bagi perusahaan yang tidak mampu menaikan UMP sesuai dengan ketentuan tidak dikenakan sanksi dan diberikan kesempatan untuk diadakan musyawarah antara Pekerja, Pengusaha dan Pemprov DKI Jakarta, sehingga kenaikan upah tidak menimbulkan bencana bagi perekonomian DKI Jakarta.

Dan kepada pekerja/karyawan diharapkan dengan adanya kenaikan UMP tersebut harus diikuti dengan kenaikan produktifitasnya, sehingga perusahaan tetap eksis dan dapat berkembang dengan baik. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close