KEBON SIRIH

Covid-19 di Jakarta DKI Meningkat Tajam, Anggota DPRD Minta Tracing Diutamakan

Gilbert Simanjuntak Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Kebijakan 3T yang diambil sejak awal pandemi telah berkali-kali disampaikan tidak menyelesaikan masalah penularan Covid. Beberapa pertimbangan yang disampaikan adalah kemungkinan luputnya 30 persen penderita dengan tes PCR, apalagi bila menggunakan rapid test antibody yang lebih rendah akurasinya.

Epidemolog yang juga anggota DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, hasil tes PCR saat awal dibangun laboratorium daerah di DKI dengan jumlah kasus sekitar 800/hari, dikatakan bisa selesai 2 hari. Hal itu dapat diartikan dalam 2 hari, penderita bisa kemana-mana menularkan menunggu hasil tes.

Sekedar informasi saat ini jumlah kasus Covid-19 di DKI sangat banyak menjadi hampir mendekati 3.500 lebih per hari, sehingga di lapangan terlihat hasil tes PCR sudah mencapai 7 hari baru keluar.

“Ini berarti dalam 7 hari tersebut kasus sudah ke mana-mana menularkan. Ini harus menjadi perhatian serius, karena kondisi daya tampung RS, pemakaman dan pendukung lainnya sudah terlalu berat. Ini akan menjadi kondisi tak terkendali bila semakin naik, sementara hasil vaksinasi juga belum tahu dan belum segera terlihat,” ujar Gilbert seperti dikutip Beritasatu.com, Rabu (13/1/2021).

Selain itu mereka yang hasil tesnya positif seharusnya ditelusuri sudah kontak ke siapa saja. Keberhasilan Korea dan Taiwan menggunakan 3T sebagai cara mengatasi pandemi Covid-19 adalah karena mereka mampu menelusuri kontak kasus yang positif.

Sesuai laporan negara yang berhasil, ungkap Gilbert, penelusuran (tracing) mereka adalah 1:33, sedangkan di DKI hanya laporan bulan Mei 2020 yang ada sebesar 1.3. Menurutnya, rendahnya tracing ini hanya membuat tes menjadi tidak berarti. Sementara Gubernur selalu mengatakan tes di DKI melebihi standar WHO, padahal seharusnya tracing yang penting sebagai tindak lanjut tes.

Menurut politisi PDIP itu, keputusan pemerintah Pusat dan Daerah di pulau Jawa untuk memberlakukan PPKM harusnya dilakukan serius dan ketat. Kegagalan penerapannya akan membuat masyarakat jadi korban.

Sebaiknya, kata Gilbert, aktivitas masyarakat dihentikan seperti saat awal penerapan PSBB, dengan menghentikan kegiatan di tempat hiburan selama 2 minggu seperti yang dilakukan negara Eropa selama Natal.dan Tahun Baru. Begitu juga pusat pembelanjaan diawasi ketat.

“Semua kerumunan dibubarkan. Masyarakat yang duduk-duduk lebih dari 2 orang dibubarkan. Masyarakat jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi pandemi ini,” katanya.

Back to top button