KEBON SIRIHNASIONALSOSOK

Soal Utang, Aktivis 98 Faisal Rachman: Kritik Konstruktif, Bukan Menyebar Hoax

Pengelolaan Utang era Jokowi sesuai UU No 17 tahun 2003

JAKARTA REVIEW – Salah seorang aktivis 1998 yang juga calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Faisal Rachman meminta adanya kritik yang ditujukan kepada pemerintah, sebaiknya membangun. Jangan malah menyebarkan hoax (informasi yang salah).

“Partai oposisi tidak dilarang melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi harus konstruktif dan memberikan pendidikan politik yang benar bukan menyebarkan informasi yang salah,” sebutnya dalam keterangan pers yang dikirimkan, Selasa (12/2/2019).

Faisal mencontohkan kritik terkait utang negara yang digunakan dalam pembangunan era pemerintahan Jokowi saat ini. Di mana, banyak informasi salah yang seperti sengaja dihembuskan. Sebab, sejauh ini, baginya pemerintah sudah sesuai dengan aturan konstitusi.

“Utang yang di perbolehkan dalam UU No 17 tahun 2003 yang aturannya belum pernah diubah sampai hari ini oleh seluruh parpol di parlemen, termasuk partai oposisi. Ada pun seperti yang tertera dalam penjelasan UU Keuangan Negara No 17/2003 disebutkan pada Pasal 12 ayat 3, bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB,” tunjuk caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 12 PDI Perjuangan dari daerah permilihan Kalideres, Cengkareng, dan Tambora ini.

“Nah utang Negara yang masih jauh di bawah 60% dari PDB  itu jangan cuma jadi bahan gorengan kampanye politik,” tambah Faisal.

Faisal Rachman caleg DPRD DKI Jakarta nomor 12 dari PDI Perjuangan/ foto: ist

Baginya, sejak aturan tersebut diberlakukan hingga mencapai usia 16 tahun, sejauh ini belum ada yang pernah menolak atau merevisi.

“Termasuk dari pihak partai oposisi saat ini,” sambungnya.

Faisal pun merasa isu yang dibuat mengada-ada tanpa mempertimbangkan aturan UU No 17 tahun 2003 tersebut merupakan kritik yang tak tepat sasaran.

“Parpol itu fungsi salah satunya  adalah legislasi. Kenapa diam 16 tahun tapi teriak anti utang sekarang? Kalau utang sudah membengkak dan melanggar UU yang berlaku , kenapa tidak menggunakan fungsinya sebagai dewan yang mempunyai peran pengawasan terhadap pemerintah,” tanyanya.

Dia menyerukan, sebaiknya kebebasan berpendapat juga disertai fakta dan sesuai aturan.

“Kebebasan berpendapat memang dijamin dalam konstitusi. Tapi tidak kalau pendapat asbun (asal bunyi) yang mengaburkan hal yang sebenarnya,” pungkasnya. (Andrio R)

Tags
Close