BUMDKEBON SIRIH

Status BUMD Pangan Dharma Jaya Resmi Berubah Jadi Perumda

Gerai Meet Soap di kantor pusat PD Dharma Jaya Penggilingan Cakung. (dok : Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dharma Jaya lebih optimal melayani warga dan tak hanya mengutamakan keuntungan setelah berubah status menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

“Kami ingin Perda dapat dilaksanakan secara optimal, yakni kebutuhan pangan hewani, tetap harus mempertahankan kualitas produk dan layanan, bukan hanya mengutamakan keuntungan perusahaan,” kata Jakarta Judistira Hermawan yang menjadi anggota Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI itu melalui keterangan di Jakarta, Selasa, (23/11).

Perubahan status hukum Dharma Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perumda ditandai dengan ketok palu oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai mendapat kesepakatan dari anggota lain untuk menyetujui Raperda tentang Dharma Jaya menjadi Perda pada Rapat Paripurna, pada Selasa kemarin.

Perda tersebut, kemudian akan diserahkan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Judistira mengatakan pembahasan Raperda ini sudah melewati tahap fasilitasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

“Sehingga hasil pembahasan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini bisa dikatakan sudah sempurna,” ucapnya.

Pada hakikatnya, Judistira menyampaikan Raperda tersebut adalah amanat dari Pasal 331 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap dengan pengesahan Raperda mengenai Dharma Jaya dapat menopang dan menunjang kebijakan Pemprov DKI dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai produk hewani, peternakan, dan perikanan.

“Dengan ditetapkannya Perda ini, eksekutif memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan penugasan untuk Dharma Jaya sebagai pelaksana cadangan pangan strategis daerah dan program pangan murah bagi masyarakat,” kata Riza.

Related Articles

Back to top button