Ketua DPRD DKI : Jangan Asal Bongkar, Ahok Harus Evaluasi Dulu
Jakarta Review – Belum lama ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali merotasi tujuh pejabat eselon II DKI sekelas Kepala Dinas. Mereka yang dicopot jabatannya dinilai berkinerja buruk selama enam bulan penilaian kinerja.
Mereka adalah, Kepala Dinas Pertamanan (Nandar Sunandar), Kepala Dinas Kebersihan (Saptastri Ediningtyas), Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Benjamin Bukit), Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Perdagangan (Joko Kundaryo), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Zaenal Soelaiman), Kepala Dinas Tata Air (Agus Priyono), dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) (Noor Syamsu Hidayat).
Dalam hal ini Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan , jika apa yang dilakukan Gubernur merupakan upaya mereformasi birokrasi sesuai dengan bleid yang diatur Undang-undang Aparatur Sipil Negera (ASN), politisi PDI Perjuangan ini, menyatakan perlu dilakukan perombakan. Namun dengan catatan, ditinjau terlebih dahulu kinerjanya.
“Memang budaya yang sudah terlalu lama keenakan atau apa, ini terobosan, kita harus radikal juga. Ya dilihat dulu lah dia bisa kerja enggak, intinya seperti itu,” terang Pras sapaan karibnya saat ditemui usai menghadiri pelantikan tujuh Kepala Dinas di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Kendati demikian, Pras menghimbau agar Ahok (sapaan Basuki) meninjau lagi kebijakan merotasi pejabat DKI, dengan evaluasi per tiga bulan sekali.
Sebab, bagaimana pun juga kata Pras, perombakan pejabat akan berimbas besar bagi penyerapan anggaran. Karena bukan tidak mungkin mekanisme belanja Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) akan berubah seiring pergantian Kepala Dinas.
“Ingat, kita harus kasih kesempatan juga (pejabat bekerja), kalau enggak ini kan efeknya masalah penyerapan (anggaran) nantinya,” ujar Pras. (Tika)
