Korupsi UPS, Penyidik Bayang-bayangi Kerja PNS DKI
Jakarta Review – Menyusul dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lingkungan Balai Kota sebagai pusat pemerintahan di Jakarta beserta DPRD DKI terus dibayang-bayangi penyidik Bareskrim Mabes Polri.
Hal tersebut diakui Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Bahkan, kata dia penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja PNS Pemprov DKI.
“Penyidik di sini ada setiap hari dari Bareskrim dan KPK. Mereka di sini sejak dua minggu lalu,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Saefullah mengakui, apa yang dilakukan penyidik tersebut untuk mengklariikasi data terkait dugaan korupsi UPS yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah. Target utama pengawasan, kata Saefullah, di ruang kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Mereka mau klariikasi data khusunya di dapur kita, di Bappeda,” terangnya.
Seperti diketahui, Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menjelaskan, kemungkinan besar akan ada banyak pihak yang akan diperiksa soal dugaan kasus UPS ini, termasuk kalangan eksekutif maupun legislatif. Terkait kemungkinan itulah, Buwas beberapa waktu lalu menemui Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada pertemuan yang berlangsung selama satu setengah Jam bersama Gubernur, Buwas menjelaskan, dirinya hanya berkoordinasi dengan Ahok untuk menindaklanjuti kerugian negara akibat pengadaan UPS mencapai ratusan miliar itu.
“Karena ada beberapa saksi yang harus saya mintai keterangan, dari staf-stafnya beliau (Ahok). Jadi saya harus minta izin dulu sama Pak Gubernur,” ungkap Jendral bintang tiga itu.
Dalam waktu dekat, kata Buwas, akan ada lagi tersangka baru dugaan korupsi UPS. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci tersangka itu berasal dari jajaran eksekutif atau legislatif. (oki)
