MEGAPOLITAN

KPU DKI Kembalikan Dana Sisa Pilgub Rp 67 Miliar

Ilustrasi Rapat Anggota KPUD DKI Jakarta. (Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dalam kesempatan tersebut KPU DKI mengembalikan dana yang dihibahkan Pemprov DKI untuk KPU sebesar Rp 67 miliar dari Rp 478 miliar.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengatakan kedatangannya beserta jajaran KPU DKI dalam rangka melaporkan hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu termasuk anggarannya.

“Tadi kami laporkan bahwa dari anggaran yang kami terima Rp 478 miliar, setelah selesai semua kami mengembalikan Rp 67 miliar dari keseluruhan anggaran Pilgub DKI, sudah kami serahkan kepada DKI,” ujar Sumarno di Balai Kota, Kamis (11/1).

Kemudian, katanya, pihaknya juga menyampaikan terkait persiapan Pemilu 2019. Diantaranya verifikasi partai politik yang sedang berjalan, rekruitmen petugas PPK dan TPS, serta perlunya fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan lainnya.

“Termasuk tenaga pendukung untuk menunjang kerja kami,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi kinerja KPU DKI yang sukses melaksanakan Pilgub DKI 2017 lalu. Ia menyampaikan, dari laporan KPU tersebut akan menjadi bahan peningakatan mutu penyelenggaraan Pilgub di masa yang akan datang.

“Hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas KPU yang perlu dukungan Pemprov DKI juga disampaikan. Kami sadari penting dan strategisnya KPU, maka kami akan dukung, bantu memastikan bahwa fasilitas infrastruktur penunjang kegiatan KPU bisa dilengkapi dengan baik,” terangnya.

Dengan demikian, katanya, maka KPU bisa konsentrasi terhadap penyelenggaraan pilkada dan tidak direpotkan dengan masalah-masalah infrastruktur yang mengganggu.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Ia mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim kecil dan menugaskan Kepala Biro Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bekerja sama dengan KPU untuk menyusun daftar yang harus segera dikerjakan.

“Karena da beberapa catatan seperti kantor KPU Jakarta Pusat di bawah tenda. Itu mesti diperbaiki,” katanya.

Selanjutnya, adapula kebutuhan latihan dan penambahan jumlah petugas. Pasalnya di Pemilu 2019, katanya diperkirakan TPS-nya akan berjumlah dua kali lipat. Dengan demikian di seluruh DKI, katanya, akan terlibat lebih dari 3.000 petugas.

“Jadi kita harus siapkan pendanaannya. Ada permintaan dana hibah prasarana aset dan operasional. Ini akan kita kaji secara mendalam dan kami prioritaskan karena kami ingin Pemilu 2019 sukses,” pungkasnya.

Sumber: Suara Pembaruan

Related Articles

Back to top button