MEGAPOLITAN

KPU DKI Sebut Tak Ada WNA Masuk DPT Jakarta

Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya No.15. (Dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan tidak ada warga negara asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah DKI Jakarta.

“Kami tidak pernah dapat laporan tentang itu,” kata Betty kepada Antara, Jumat.

Terkait dengan beredarnya isu yang mengatakan ada nama WNA dalam DPT Pemilu 2019, Betty telah memerintahkan jajarannya untuk terus melakukan pemeriksaan.

“Saya juga memerintahkan kepada jajaran untuk terus memeriksa. Kami juga sangat berterima kasih apabila ada masukan, namun hingga saat ini belum ada laporan terkait yang saya terima,” tegasnya.

Isu tercantumnya nama WNA ke dalam DPT Pemilu 2019 diawali dengan viralnya sebuah foto KTP-e milik WNA asal China berinisial GC yang berdomisili di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Informasi viral itu diikuti isu bahwa nama GC masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Namun hal ini telah dibantah Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum.

Betty kemudian menjelaskan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi DPT harus melewati rangkaian proses yang dilakukan dengan sangat transparan dan terbuka mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi.

Setiap tahapan tersebut pasti mendatangkan saksi dari pemangku kepentingan terkait seperti peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebelum DPS menjadi DPT diumumkan kepada masyarakat untuk dilihat serta diperiksa

“Ayo tolong dilihat dan diperiksa, kasih tanggapan dari masyarakat, apakah ada yang tidak berhak namun masuk DPS, apakah ada sudah meninggal tapi masih atau tidak memenuhi syarat tapi masih tertera. Jadi ada masukan dan tanggapan masyarakat sebelum ditetapkan jadi DPT,” ujarnya.

Sedangkan KPU DKI kini sedang fokus pada penyempurnaan data, yaitu potensi pemilih yang belum masuk DPT tapi mempunyai KTP-e dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

“Ada juga juga surat edaran KPU RI kalau boleh memperbaiki DPT. Jadi itu yang sedang kami lakukan di DKI Jakarta,” pungkasnya.

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Close