HUKUMMEGAPOLITAN

Soal Proses Ganti Rugi MRT, Pemprov DKI Dinilai Tak Fair

Diduga bisa menimbulkan gugatan massal. Kementerian ATR/BPN pun disinyalir  tengah menyelidiki kasus ini.

Pengerjaan proyek MRT yang dikebut Pemprov DKI – foto katadata.co.id

JAKARTA REVIEW- Kasus gugatan ganti rugi lahan proyek mass rapid transit (MRT) di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) masih menyisakan polemik. Banding langsung ke MA, tanpa lewat Pengadilan Tinggi (PT) dengan bukti tim penilai serta pemberian ganti rugi berupa konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel menjadi keboborokan tersendiri buat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sigit Riadi salah satu juru bicara penggugat merasa pihaknya tak bermaksud menghambat maupun menghalangi pembangunan MRT. Asalkan, sesuai dengan ketentuan aturan. Di mana, dalam putusan gugatan perkara nomor 133/Pdt.g/2016/PN.Jkt.Sel hakim ketua Krisnugroho Sri Pratomo dan dua hakim anggota; Made Sutrisna dan Florensani S Kendenan mengabulkan sebagian gugatan. Singkatnya, pembayaran ganti rugi ditentukan sebesar Rp60 juta per meter dari gugatan sebesar Rp150 juta per meter. “Lantas Pemprov DKI langsung banding ke MA dengan mengacu Peraturan MA (Perma) No. 3 Tahun 2016. Tapi kan sebenarnya yang kami gugat bukan ganti rugi, tapi prosesnya,” imbuhnya.

Menurutnya, proses pembebasan lahan proyek MRT seperti di stasiun Haji Nawi tanpa perhitungan nilai kerugian lainnya seperti nilai usaha sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 atau Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Di mana, ketujuh penggugat sendiri melayangkan gugatan terhadap objek penilaian tim appraisal Anas Karim Rivai tahun 2015 yang menggunakan skema sesuai aturan Perpres No. 65 Tahun 2006. “Tapi diduga Pemprov DKI membawa bukti penilaian dari tim appraisal SAH & Rekan untuk perhitungan tahun 2017. Jadi sebenarnya ini sangat berbeda,” tuturnya.

Sigit meyakini kalau ada dua dua tim appraisal yang ditunjuk Pemprov DKI. “Bagaimana putusan MA bisa melihat ini dengan objek dan perkara yang sebenarnya berbeda? Marwah MA mungkin bisa dipermainkan,” tanyanya.

Apalagi, dalam proses gugatan yang belum berkekuatan hukum, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan biaya ganti rugi sistem konsinyasi yang dititipkan di PN Jaksel sekitar Rp30 juta per meter. Sigit menduga hal ini bisa menghina lembaga peradilan atau contempt of court lantaran gugatan sedang berjalan. “Makanya kami tak mau terima karena proses peradilan masih berjalan,” ujarnya.

Meski begitu, pihak penggugat malah dapat surat dari BPN untuk menarik hak atas tanah mereka. Karenanya dilayangkan gugatan baru dengan nomor perkara 404/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL dengan ganti rugi sebesar Rp1 saja. “Gugatan ini soal proses penilaian. Jadi kami bukan hanya korban pembebasan lahan tapi juga korban perasaan juga,” serunya.

Yang menurut Sigit lebih mengkhawatirkan yakni ancaman ‘bom waktu’ gugatan secara massal. Dirinya mencontohkan lahan warga yang dekat stasiun MRT misalnya punya  700 meter persegi. “Dipakai MRT 150 meter. Seharusnya sisanya kan 550 meter? Tapi setelah diukur hanya 500 meter. Kemana sisanya 50 meter lagi? Ternyata lahan itu lahannya sudah dipotong 7 meter oleh Pemprov untuk pelebaran jalan. Jadi tempat pilar dipasang itu adalah milik warga sebagian. Ini bisa jadi bom waktu gugatan warga sekitar stasiun buat MRT,” sebutnya.

Dari informasi yang beredar pihak Kementerian ATR/BPN Pusat yang dikomandoi Sofyan Djalil tengah menyelidiki dugaan main mata para okunum BPN Jaksel serta oknum Pemprov DKI. Seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya mengaku pihak kementerian ATR/BPN pusat sedang menggali informasi tersebut guna menghimpun kronologis secara lengkap atas sengkarut permasalahan ini. “Ya barusan begitu informasi. BPN pusat sedang menyelidikinya,” sebut sumber tersebut. (Nap)

Tags

Artikel Terkait

Close