MEGAPOLITAN

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Membuat Pengusaha Ketar-Ketir dan Sekarat

Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Menteri Keuangan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR pada tanggal 12 Juli 2021 membuat pengusaha semakin ketar ketir, penuh ketidakpastian.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan resminya, Kamis 15 Juli 2021.

Menurutnya kondisi saat ini teramat berat bagi pelaku usaha terlebih sektor non esensial dan kritikal yang diharuskan tutup selama PPKM Darurat.

Jika memang diperpanjang akan menambah beban arus kas pengusaha yang harus mengeluarkan biaya operasional sedangkan pemasukan tidak ada.

“Nggak bisa dibayangkan para pengusaha akan pusing tujuh keliling memikirkan untuk bisa bertahan. Bagi pengusaha ini sudah masuk kategori darurat juga, karena cash flownya semakin sekarat sedangkan peluang mendapatkan omzet dan profit tidak pasti,” kata Sarman Simanjorang.

Psikologi pengusaha pasti sangat resah, gelisah memikirkan bagaimana nasib usahanya ke depan jika covid ini semakin berkepanjangan. Bagi pengusaha tidak ada pilihan lain, mendukung sepenuhnya kebijakan ini, untuk mengendalikan dan menekan penyebaran covid 19 yang saat ini angkanya masih tinggi dan mengkawatirkan.

“Mimpi pengusaha bagaimana agar covid 19 ini cepat berlalu agar aktivitas ekonomi dapat pulih kembali, berbagai sektor usaha bangkit sehingga kita segera keluar dari zona resesi menuju partumbuhan yang positif,” ujar Sarman.

Sarman menuturkan, jika PPKM Darurat ini benar-benar diperpanjang, akan menjadi dilematis bagi pengusaha khsususnya UMKM, ada yang mampu bertahan dengan cash flow yang sudah sangat menipis, ada kemungkinan melakukan rasionalisasi dengan PHK dan merumahkan karyawan bahkan paling ekstrim menutup usahanya, tapi semua akan kembali ke daya tahan masing sektor usaha.

“Untuk mengantisipasi jangan sampai melakukan PHK dan menutup usahanya Pemerintah sangat mendesak melakukan evaluasi dan memonitor implementasi berbagai kebijakan stimulus, relaksasi, insentif, keringanan pajak dan kebijakan lainnya yang kesemuanya untuk mengurangi beban pengusaha agar mampu bertahan,” jelas Sarman.

Sarman menambahkann, jika Covid ini masih berkepanjangan dan tidak ada kepastian tentu pelan-pelan dan pasti tinggal menunggu waktu akan lebih banyak pengusaha yang akan tumbang khususnya pelaku UMKM yang sangat rentan dengan kondisi ini.

Perpanjangan PPKM darurat ini juga akan sangat berdampat terhadap perlambatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi dikuartal II-2021 yang ditargetkan 7% dipastikan tidak akan tercapai diperkirakan hannya dikisaran 3-4% dan akan berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi dikuartal III-2021 yang ditargetkan 4% dan dikuartal IV-2021 sebesar 4,6%, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dikisaran 3,7% dibawah target awal dikisaran 4,5-5%. Inipun dengan catatan pada bulan September kasus covid 19 sudah melandai,sehingga berbagai aktivitas usaha sudah mulai beroperasi dan bergairah.

“Untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita tidak terkoreksi secara mendalam, Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun derastis selama PPKM darurat dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial tunai kepada masyarakat tepat waktu dan tepat sasaran. Termasuk subsidi gaji bagi para buruh diharapkan dapat dilanjutkan dan kartu pra kerja serta hibah bantuan modal kerja kepada UMKM,” ungkap Sarman.

Pengusaha sangat punya harapan besar terhadap PPKM darurat untuk mampu menekan dan mengendalikan penyebaran covid 19 ketitik paling rendah. PPKD darurat yang saat ini sedang berjalan kami nilai sudah sangat efektif menekan berbagai aktivitas masyarakat dan pengusaha untuk bekerja dari rumah, tingkat kepatuhan masyarakat sudah sangat mulai tinggi, dapat dibuktikan dengan jalan-jalan dan perkantoran yang sangat sepi.

“Walaupun angka covid masih tinggi, kita berharap ke depan pelan-pelan semakin menurun ketitik paling rendah. Penegakan hukum dan sanksi tetap harus diberikan secara tegas kepada siapapun yang melanggar PPKM darurat tanpa terkecuali termasuk pelaku usaha. Juga kepada oknum yang sengaja menimbun obat untuk mencari keuntungan sebanyak banyaknya, agar diberikan sanksi yang berat, bila perlu cabut izin usahanya supaya ada efek jera,” cetus Sarman.

Lebih lanjut Sarman menambahkan, bersamaan dengan PPKM darurat, Pelaku usaha juga mendukung penuh upaya Pemerintah untuk mempercepat vaksinasi kepada seluruh masyarakat karena jika kedua program berjalan simultan maka akan sangat memberikan efek psikologis bagi pengusaha dan masyarakat untuk mempercepat kita keluar dari krisis covid ini.

Target 2 juta perhari pada bulan Agustus semoga bisa tercapai, bahkan bisa lebih dengan program vaksin gotong royong mandiri berbayar yang ditujukan kepada masyarakat, pelaku usaha yang memiliki kemampuan.

“Tingkat kesadaran masyarakat untuk divaksin sangat tinggi, program vaksin gotong royong mandiri ini menjadi salah satu opsi pilihan jika ingin secepatnya divaksin, namun tetap punya hak mendapatkan vaksin gratis dari Pemerintah,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button