Jakarta Review – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Hardjuno Wiwoho menilai peran pemuda khususnya mahasiswa sebagai agen social control masih sangat diperlukan untuk mengawal kehidupan bernegara kearah yang lebih baik. Khususnya yang menyangkut kasus-kasus korupsi penyalahgunaan keuangan negara.
“Jangan lupa kunci kesejahteraan rakyat ada di dalam pengelolaan keuangan negara yang benar. Kalau uang setoran pajak rakyat terus-menerus dikorupsi oleh oknum pejabat negeri bagaimana rakyat bisa sejahtera. Nah disinilah peran mahasiswa untuk melakukan kontrol sosial menjadi keniscayaan,” ujarnya di sela acara pelantikan dan diskusi publik pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Universitas Bung Karno, Jakarta, (13/2) lalu.
Hardjuno menambahkan, beberapa kasus besar yang perlu mendapat pengawalan dari mahasiswa diantaranya adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini seakan-akan timbul tenggelam. Padahal kalau ada keseriusan dari pemerintah kasus ini dengan mudah bisa dituntaskan.
Sejak zaman Megawati menjadi presiden, terutama saat dirinya memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor pengemplang BLBI, mega skandal BLBI mestinya bisa dituntaskan. Tapi alih-alih menuntaskan, sejak saat itu hingga kini muncul yang namanya subsidi bunga obligasi rekap senilai Rp.60 triliun pertahun di APBN. Nilainya hingga tahun 2015 lalu telah mencapai Rp720 triliun, sesal Hardjuno.
Menurutnya berlanjutnya subsidi bunga OR setiap tahunnya, mulai tahun 2004 hingga sekarang menunjukkan adanya fenomena pornografi keuangan negara. Pasalnya setiap tahun Menteri Keuangan dengan persetujuan DPR mengalokasikan Rp60 triliun untuk pembayaran subsidi bunga OR di APBN. Dan yang lebih gila lagi, yang menerima subsidi bunga OR itu adalah perbankan nasional yang sudah sehat secara keuangan dan nggak perlu lagi menerima subdisi tersebut.
“Pertanyaannya, apakah kita mau dan hanya berdiam diri saja melihat uang pajak yang susah payah kita setorkan kepada negara, digunakan untuk membayar bunga OR. Karena itu nggak ada jalan lain, kebijakan ini harus dihentikan melalui revolusi keuangan negara. Dan kepada siapapun yang patut diduga terlibat dalam kebijakan ini entah itu presiden, menteri keuangan dan anggota DPR harus dimintakan pertanggungjawaban,” cetus Hardjuno.
Caranya lanjut Hardjuno, nggak perlu dengan revolusi yang berdarah-darah. Tapi kita bisa masukan agenda revolusi keuangan negara dalam revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Namun sebelum menjalankannya , mahasiswa harus paham betul mengenai apa yang dimaksud dengan revolusi keuangan negara berikut agenda perjuangannya.
“Sekali lagi demo itu bukan sekedar jumlah. Buat apa jumlah banyak tapi gak paham isu yang diperjuangkan. Kalo nggak paham isu, ya percuma saja. Yang ada malahan menimbulkan antipati di masyarakat karena seringkali demo menimbulkan kemecatan,” pungkasnya. (win)
