Bambang Soesatyo : Presiden Patut Waspada Daya Tahan Rakyat Tak Mampu Beri Toleransi
Jakarta Review – Kinerja pemerintahan saat ini dapat dikatakan buruk pasalnya hingga pekan pertama Juni 2015, penyerapan anggaran diperkirakan baru 18 persen. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo.
“Kalau penyerapan anggaran hingga akhir tahun jauh dari persentase ideal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kabinet Kerja akan dinilai tidak kompeten dan tidak kapabel,” ujar Bambang.
Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, melemahnya rupiah terhadap dollar AS, buruknya kinerja swasta dan pemerintah itu dapat dilihat sebagai benih krisis ekonomi.
“Benih krisis itu mulai dirasakan langsung oleh hampir semua elemen rakyat; ibu rumah tangga, pengusaha kecil maupun para manajer serta para bos besar dari perusahaan-perusahaan terkemuka,” katanya.
Memasuki bulan kedelapan era pemerintahannya dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, Presiden Jokowi dan menteri dalam Kabinet Kerja dianggap menghadapi perjudian yang cukup berbahaya.
Menurutnya, kenaikan itu disebabkan politik ekonomi Jokowi menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Perjudian lain yang dihadapi Jokowi terkait dengan kompetensi dan kapabilitas pemerintahannya. Penghapusan subsidi BBM menyebabkan anjloknya daya beli rakyat.
” Konsekuensinya, konsumsi dalam negeri merosot. Kinerja sektor swasta pun melemah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi di mana-mana,” kata Bambang.
Jokowi pernah menegaskan bahwa setiap perubahan besar memang menyakitkan, bahkan seperti menelan pil pahit. Jokowi ingin mengajak rakyat melalui masa-masa sulit karena perubahan besar yang dicanangkannya. “Namun, patut bagi Presiden untuk waspada manakala daya tahan rakyat tak mampu lagi memberi toleransi,” tandasnya. (Tika)
