DIDAKTIKA

90 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Tuntaskan Uji Kompetensi Profesi Humas

Foto Bersama peserta dan para narasumber workshop dan uji kompetensi profesi Humas yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MA RI bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations (LSP LSPR) Jakarta. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Pengelolaan komunikasi dan informasi dalam lingkungan kerja Mahkamah Agung (MA) dipacu membentuk dan menjaga citra instansi dan profesi Hakim. Terapan kompetensi hubungan masyarakat (Humas) dalam menciptakan opini masyarakat menjadi penting dalam membangun citra. Hal ini menjadi titik awal Pusdiklat MA Republik Indonesia menyelenggarakan workshop dan uji kompetensi profesi Humas, mulai tanggal 9 hingga 13 Desember 2019.

Sebanyak 90 peserta yang terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh wilayah Indonesia telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh Pusdiklat MA RI bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations (LSP LSPR) Jakarta.

Hadir pada acara pembukaan (9/12) Founder & Director LSPR Prita Kemal Gani MBA, MCIPR, APR, dan Kepala Balitbang Diklat Hukum Peradilan MA RI Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M. Hum.

Sekedar informasi Pusdiklat MA RI dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations (LSP LSPR) Jakarta membagi kegiatan menjadi workshop dan uji kompetensi profesi Humas.

Kegiatan dilanjutkan dengan dua diskusi panel, yang pertama mengangkat topik mengenai Media Relations dengan nara sumber Founder & Director LSPR Prita Kemal Gani MBA, MCIPR, APR  dan Kadiv Humas Polri (2017 -2018) Komjen Pol. (Purn) Drs. Setyo Warsito, S.H.. Kemudian dilanjutkan dengan topik Strategi Pembentukan Opini Media disampaikan oleh Kantor Staf Presiden Deputy IV Bidang Komunikasi Politik 2014-2019 Eko Sulistyodan Kepala Sub Direktor Humas Perpajakan Direktorat P2Humas DJP Ani Natalia, S.E., M. Ec,  CPS. MPR.

Pada hari kedua dan ketiga Kegiatan workshop ‘Management Media & Higher Competencies in Public Relations’ para peserta diberikan beberapa workshop kehumasan seperti, topik Public Speaking oleh Dr. Sri Ulya Suskarwati, S.E., M. Si., Digital PR oleh Tuhu Nugraha Dewanto, Risk Management Communication oleh Kaezar Maulana, Media Handling oleh Rizka Septiana, M.Si, IAPR, serta  Management Media oleh Prof. Hikmahanto Juwana , S.H., LLM., Ph. D selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Dr. Rino F. Boer selaku Direktur Sekolah Pascasarjana LSPR, dengan moderator Deputy Head of Media Relations LSPR-Jakarta, Rizka Septiana, M.Si, IAPR.

Dalam acara diskusi panel hari keempat, Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D menyatakan upaya Pusdiklat untuk memberikan pelatihan/pendidikan terkait media management perlu diapresiasi. Pasalnya dengan sangat aktifnya media, termasuk sosial media melakukan penulisan berita dan informasi, maka lembaga peradilan perlu untuk secara cerdas mengelola. Tujuannya adalah agar nama institusi dan profesi hakim terjaga.

Kepala Balitbang Diklat Hukum Peradilan MA RI, DR Zarof Ricar, SH, S.Sos, M. Hum menyatakan senag melihat antusiasme yang tinggi dari para peserta. Padahal ini adalah workshop pertama untuk pemimpin pengadilan tingkat banding. Selain mendapatkan pengetahuan baru, menambah wawasan, memang acara ini kami buat sedemikian rupa agar santai tapi serius.

“Harapan kami adalah setelah para pimpinan pengadilan tingkat banding (tingkat provinsi) ini bisa mengarahkan jajaran dibawahnya lebih terstruktur, dan sesuai dengan apa yang diterima pada acara Workshop ini,” tuturnya.

Terkait dengan kegiatan Humas dalam membentuk dan menjaga reputasi, Founder & Director LSPR Prita Kemal Gani MBA, MCIPR, APR, menyatakan reputasi didapat dari apa yang kita kerjakan dan katakan. Selain itu, reputasi juga merupakan hasil dari apa yang dikatakan masyarakat tentang organisasi kita atau jasa yang kita berikan.

”MA perlu memperhatikan hal ini, dikarenakan saat ini merupakan era keterbukaan, masyarakat semakin kontras, makin signifikannya pesan media sosial, dan perkembangan teknologi. Hal ini patut menjadi perhatian dengan tujuan untuk membentuk dan menjaga reputasi lembaga MA, tegasnya saat menutup paparan dalam diskusi panel,” cetusnya.

Pada hari terakhir kegiatan workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas di lingkungan kerja MA ini LSP LSPR mengerahkan 16 assessor untuk melakukan assessment guna menguji kompetensi para peserta. Kompetensi ini berfungsi dalam mengelola informasi dan komunikasi baik secara internal dan eksternal di lingkungan kerja MA.

“Profesi Hakim saat ini tidak hanya diminta piawai dalam memutus perkara namun juga dalam menjalin komunikasi dengan media. Para hakim yang mengikuti pelatihan ini menghadapi lingkungan media yang tidak ramah dengan upaya penegakan hukum. Penuh sorotan dan resonansi kritis yang keras terhadap kualitas penegakan hukum oleh para hakim. Pada titik inilah upaya Balitbang Mahkamah Agung memberikan pelatihan manajemen media menjadi jembatan emas bagi relasi harmonis antara hakim dan media untuk menjaga martabat profesi hakim sekaligus membangun ekosistem peradilan yang berkualitas,” papar Direktur Sekolah Pascasarjana LSPR, Dr. Rino F. Boer, SH. (win)

Tags
Close