DIDAKTIKA

FH Untar Gelar Seminar Online bertajuk Mencari Solusi Masalah Penerbangan Indonesia di Masa Pandemi

Poster Seminar Nasional “Covid-19 dan Penerbangan di Indonesia: Masalah dan Solusinya” secara online, yang digelar Fakultas Hukum Untar, Senin (11/5).(dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Fakultas Hukum (FH) Universitas Tarumanagara (Untar) mengadakan Seminar Nasional “Covid-19 dan Penerbangan di Indonesia: Masalah dan Solusinya” secara online, Senin (11/5).

Seminar yang berlangsung melalui aplikasi Zoom dan disiarkan langsung di Youtube ini diikuti lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia dengan mengundang narasumber kunci Professional Aviation Geek sekaligus Aviation Consultant dan General Aviation Advocate Gerry Soejatman, dan Head of Department for Strategic Studies on Asia, The International Institute IFIMES Austria Prof. Anis H. Bajrektarevic.

Turut hadir sebagai narasumber Guru Besar FH Untar Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M., Experimental Test Pilot PT Dirgantara Indonesia Capt. Esther Gayatri Saleh, dan Director and Founder PT Aviasi Solusi Prima (FlyBest) Ir. Karin Item, M.M., serta dimoderatori dosen FH Universitas Diponegoro Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H.

Selama sesi berlangsung, kelima narasumber memimpin diskusi seputar problem dunia penerbangan Indonesia saat ini dan masa datang. “Seminar Nasional ini diadakan untuk menanggapi isu yang terjadi belakangan ini, seperti beberapa kebijakan pemerintah terkait penerbangan di Indonesia selama pandemi,” jelas Ketua Program Studi S1 FH Untar Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengatakan bahwa diskusi ini dapat menjadi sarana untuk menghasilkan hal baru terkait dunia aviasi.

“Acara ini merupakan kesempatan untuk menghasilkan terobosan-terobosan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa pandemi ini dan di masa depan, khususnya dalam hal penerbangan di Indonesia,” ucapnya.

Gerry mengungkapkan situasi pemulihan industri penerbangan tidak akan langsung naik setelah pandemi berakhir.

“IATA mengatakan kurva akan berbentuk U, yang berarti recovery lebih lama, karena harus memperhitungkan aktivitas downstream lain seperti turisme, perhotelan, dan kebutuhan bisnis,” tuturnya.

Prof. Anis memaparkan bahwa kondisi di Eropa hampir sama seperti di Indonesia, yakni ada kebijakan lockdown sehingga seluruh penerbangan sipil di-grounded.

“Perbedaan utamanya bukan pada luas wilayah, tetapi pada karakteristik wilayah. Eropa terhubung dengan daratan luas dan didukung infrastruktur lebih baik, sehingga masih ada mode transportasi lain. Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang sangat bergantung pada penerbangan sebagai moda transportasi utama,” pungkasnya.

“Maka, masalah yang ada harus diformulasikan dengan baik, kemudian dikomunikasikan dan dikerjakan bersama Pemerintah,” sambung Professor of International Law and Global Political Studies tersebut.

Guru Besar FH Untar Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M. dalam paparannya yang berjudul “Normalisasi Industri Penerbangan” menjelaskan bahwa masalah yang timbul di pandemi ini harus diselesaikan dengan kolaborasi antarpihak.

“Berdasarkan sudut pandang hukum dan regulasi, Covid-19 merupakan keadaan force majeure, sehingga menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

“Maka, masalah-masalah penerbangan di Indonesia tidak bisa diselesaikan satu sektor saja, atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tetapi harus melibatkan kementerian dan instansi lain untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan bidang masing-masing yang telah diatur undang-undang,” sambung Pakar Hukum Udara tersebut.

Menurut Prof. Martono, berdasarkan UU Penerbangan, Pemerintah RI memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan penerbangan selama masa pandemi, antara lain mempertahankan angkutan, membina industri penerbangan, hingga bantuan dan penundaan pembayaran seperti Chapter 11 di Amerika Serikat,” ungkapnya.

Senada dengan Prof. Martono, Gerry berpendapat bahwa Pemerintah RI harus turut andil dalam pembenahan penerbangan di Indonesia selama dan pasca Covid-19.

“Negara bisa membantu dengan beberapa hal, seperti penangguhan pajak, biaya impor, suku cadang, dan sebagainya, serta dengan memberikan bantuan penjaminan financing,” jelasnya.

Seminar yang berlangsung selama dua jam dihadiri para pengamat, akademisi, dan penggemar dunia aviasi. Seminar ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi dunia penerbangan Indonesia pasca pandemi Covid-19 dari berbagai aspek. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close