DIDAKTIKA

LLDIKTI Wilayah III Jakarta Hadirkan 37.340 Kuota Bantuan Biaya Kuliah, Simak Persyaratannya

LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta membuka kesempatan sebanyak 37.340 kuota bantuan pembiayaan kuliah untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungannya. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta membuka kesempatan sebanyak 37.340 kuota bantuan pembiayaan kuliah untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungannya. Hal ini sebagai tindaklanjut dari Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Republik Indonesia.

Menurut data yang telah dijaring oleh LLDIKTI Wilayah III selama pandemi COVID-19, bahwa salah satu kendala yang dihadapi baik pengelola Perguruan Tinggi maupun mahasiswa adalah mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Kepala LLDIKTI Wilayah III, Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc, menuturkan bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak bukan hanya kepada mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah, tetapi juga pada keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.

“Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan dan kami mengupayakan betul mahasiswa agar tetap bisa kuliah, bantuan UKT/SPP ini merupakan solusi yang tepat” ujarnya.

Dalam surat nomor 2546/LL3/BP/2020 yang diterbitkan oleh LLDIKTI Wilayah III, terdapat beberapa ketentuan terkait pengalokasian kuota Bantuan UKT/SPP Tahun 2020. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

  1. Memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang tercantum pada Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan UKT/SPPbagi Mahasiswa Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan(Puslapdik) Kemendikbud RI.
  2. Mengirimkan Surat Pernyataan Kesediaan Pengelolaan UKT/SPP ke LLDIKTI Wilayah III sesuai dengan format paling lambat diterima tanggal *14 Juli 2020*
  3. Perguruan tinggi yang; berstatus aktif, taat azas (tidak sedang dalam kena sanksi atau konflik internal), telah melaporkan PDDIKTI sampai dengan semester gasal (2019-1) tahun akademik 2019/2020, Program studi berstatus aktif dan bukan program studi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Program studi memiliki peringkat akreditasi yang masih berlaku, Program studi memiliki jumlah dosen minimal 5 orang, dan Program studi memiliki rasio dosen:mahasiswa maksimal 1:60.
  4. Perguruan tinggi penerima Bantuan UKT/SPP 2020, selanjutnya wajib membuat surat pernyataan bahwa Perguruan Tinggi tidak diperkenankan memungut tambahan biaya UKT/SPP atau biaya lainnya di semester ganjil tahun akademik 2020/2021.
  5. Bagi Mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP 2020, selanjutnya wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
  6. Perguruan Tinggi penerima kuota Bantuan UKT/SPP 2020 mendistribusikan bantuan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
  7. Mahasiswa semester 3: 20% dari kuota yang didapat perguruan tinggi
  8. Mahasiswa semester 5: 30% dari kuota yang didapat perguruan tinggi
  9. Mahasiswa semester 7: 50% dari kuota yang didapat perguruan tinggi

“Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka merespon berbagai masukan dari banyak stakeholder yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan penuh tanggung jawab kepada Kemendikbud. Apabila hasil validasi tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, kami dapat melakukan pembatalan usulan” tandas Agus.

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman: http://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/2020/07/07/bantuan-ukt-spp-tahun-2020/. (win)

Related Articles

Back to top button